Peran Lembaga Politik dalam Merumuskan dan Mengawasi Kebijakan untuk Mengatasi Ketimpangan Sosial di Indonesia
Ilustrasi (Foto: Mohamed Hassan dari Pixabay) OPINI | TD — Ketimpangan sosial adalah isu yang kompleks dan terus dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, lembaga politik memainkan peran yang sangat penting dalam merumuskan dan mengawasi kebijakan yang dapat mengatasi masalah tersebut. Melalui kebijakan di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi kelompok-kelompok rentan. Artikel ini akan membahas secara mendalam peran lembaga politik, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengawasi kebijakan-kebijakan tersebut, serta program kunci yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial.
Kebijakan untuk Mengatasi Ketimpangan Sosial
1. Program Bantuan Sosial (Bansos)
Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial untuk mendukung keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin per Maret 2024 tercatat sebanyak 25,22 juta orang atau 9,03 persen dari total populasi Indonesia. Ini menunjukkan penurunan dari tahun 2019 yang tercatat 9,41 persen. Namun, jumlah penduduk miskin sejak 2019 hingga Maret 2024 meningkat sekitar 80 ribu jiwa, yang menunjukkan bahwa meskipun persentase menurun, tantangan tetap ada.
Salah satu program unggulan adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang memberikan bantuan tunai langsung kepada keluarga kurang mampu dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan gizi. PKH telah terbukti efektif dalam meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Menurut data dari Kementerian Sosial, program ini telah mencapai lebih dari 10 juta keluarga di seluruh Indonesia.
2. Pendidikan Gratis dan Program Indonesia Pintar (PIP)
Dalam bidang pendidikan, pemerintah meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP) yang memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan biaya sekolah dari SD hingga SMA yang ditanggung oleh pemerintah, anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap dapat melanjutkan pendidikan mereka. Data menunjukkan bahwa program ini telah membantu lebih dari 6 juta siswa di seluruh Indonesia untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik.
Pendidikan yang setara adalah cara paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Menurut studi Bank Dunia, setiap tambahan tahun pendidikan dapat meningkatkan pendapatan masa depan seseorang hingga 10%. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan sangat penting untuk mengurangi ketimpangan sosial.
3. BPJS Kesehatan
Kesehatan adalah kebutuhan dasar yang harus diakses oleh semua warga negara. Melalui BPJS Kesehatan, pemerintah berusaha memberikan akses kesehatan yang lebih merata kepada seluruh masyarakat. Dengan lebih dari 220 juta peserta, program ini telah berhasil menyediakan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu tanpa biaya yang besar. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan berhasil menurunkan angka kematian ibu dan anak secara signifikan.
BPJS juga berperan penting dalam menangani berbagai masalah kesehatan, mulai dari penyakit ringan hingga penyakit kronis. Dengan demikian, program ini berkontribusi pada pengurangan ketimpangan akses terhadap fasilitas kesehatan antara kelompok kaya dan miskin.
4. Kartu Prakerja di Sektor Ketenagakerjaan
Dalam sektor ketenagakerjaan, pemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja Indonesia. Program ini memberikan pelatihan dan insentif kepada pencari kerja, baik yang belum memiliki pekerjaan maupun yang ingin meningkatkan kemampuan mereka. Menurut data pemerintah, lebih dari 3 juta orang telah terdaftar dalam program ini dan 2 juta di antaranya telah menyelesaikan pelatihan dengan keuntungan yang terlihat dalam peningkatan kemampuan dan peluang kerja.
Peran Lembaga Politik dalam Merumuskan dan Mengawasi Kebijakan
1. Lembaga Eksekutif (Presiden dan Kementerian)
Lembaga eksekutif yang terdiri dari presiden dan kementerian memiliki peran utama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan untuk mengatasi ketimpangan sosial. Menurut data dari Kementerian Sosial, keberhasilan program-program seperti PKH dan BPNT sangat bergantung pada arahan dan pengawasan dari lembaga eksekutif. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki kewenangan untuk mengarahkan kebijakan makro, termasuk di bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan.
2. Lembaga Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPR berperan penting dalam proses pembuatan kebijakan. Fungsi pengawasan DPR dapat memastikan bahwa program-program yang dijalankan pemerintah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, terutama kelompok marginal. Selain itu, DPR juga berperan dalam menyusun undang-undang yang mendukung pengurangan ketimpangan sosial, seperti undang-undang perlindungan sosial dan akses pendidikan.
3. Lembaga Yudikatif
Lembaga yudikatif menjaga keadilan dan memastikan bahwa semua kebijakan yang diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ada kebijakan yang merugikan masyarakat atau bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, lembaga yudikatif dapat mengambil tindakan untuk memperbaikinya. Dengan demikian, lembaga yudikatif turut menjaga akuntabilitas lembaga eksekutif dan legislatif dalam menjalankan tugas mereka.
Kesimpulan
Menghadapi tantangan ketimpangan sosial di Indonesia, peran lembaga politik sangat penting. Data menunjukkan bahwa meskipun terdapat penurunan persentase kemiskinan, tantangan tetap ada dengan meningkatnya jumlah orang miskin. Dengan kebijakan yang tepat dan implementasi yang efektif, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat berkontribusi signifikan dalam mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ini, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, upaya mengatasi ketimpangan sosial dapat lebih efektif, dan diharapkan tercipta masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, semua elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk berperan aktif dalam mewujudkan keadilan sosial demi generasi yang akan datang.
Penulis: Siti Fadhilah, Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. (*)
Pos terkait
