Pengamat: Andra Soni Jangan Berpuas Diri, Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Banten Diperlukan
Direktur Eksekutif Visi Nusantara, Subandi Musbah (Foto: Ist)SERANG | TD – Pengamat menilai bahwa Gubernur Banten, Andra Soni, tidak boleh berpuas diri atas pencapaian pertumbuhan ekonomi provinsi Banten yang mencapai 5,19 persen (YoY) pada triwulan I 2025. Menurutnya, perlu adanya percepatan dan akselerasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut, mengingat masih tingginya angka inflasi yang menjadi tantangan serius bagi stabilitas ekonomi di Banten.
Direktur Eksekutif Visi Nusantara, Subandi Musbah, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Banten harus direspons dengan tindakan cepat dan fundamental, terutama oleh pemerintahan provinsi. Pasalnya, meskipun pertumbuhan positif, inflasi yang tinggi masih membayangi perekonomian Banten, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan ekonomi.
“Pertumbuhan ekonomi Banten didorong oleh investasi sektor swasta, khususnya industri kimia dasar dan baja. Namun ini menjadi pekerjaan rumah bagi Andra Soni, agar tidak terlena dan segera mempercepat langkah dalam mengelola pertumbuhan ekonomi di tengah ancaman inflasi dan kondisi global yang tidak menentu,” ujarnya pada Jumat, 16 Mei 2025.
Menurut Subandi, Andra Soni seharusnya tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pemetaan pembangunan ekonomi sekaligus menekan inflasi, asalkan mampu mengorkestrasi jajaran bawahannya dengan baik. Namun, hingga kini pemerintah provinsi masih menghadapi persoalan krusial berupa kekosongan jabatan Sekretaris Daerah dan 14 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kondisi ini sudah berlangsung selama tiga bulan kepemimpinan Andra Soni – Achmad Dimiyati Natakusumah. Kekosongan jabatan strategis ini harus jadi prioritas agar kebijakan fundamental dapat dieksekusi dengan baik. Bila masih ditempati oleh pelaksana tugas (Plt), kewenangan mereka terbatas dan sulit memberikan kontribusi optimal,” tegasnya.
Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Banten masih tergolong rentan. Pemerintah provinsi belum mengambil langkah konkret untuk melindungi keberlangsungan industri, terutama industri tekstil yang menjadi salah satu penopang ekonomi daerah. Padahal, Banten telah ditetapkan sebagai Wilayah Pengembangan Industri dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035, yang bertujuan mewujudkan Indonesia sebagai negara industri tangguh pada 2035.
“Ketidakpastian ekonomi global dan daya beli masyarakat yang lemah berisiko melemahkan ketahanan industri, bahkan menyebabkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Maka Andra Soni wajib turun tangan segera untuk meminimalisir risiko turbulensi ekonomi, jangan sampai berpangku tangan,” tegasnya.
Upaya pemanfaatan realisasi belanja daerah guna mengendalikan inflasi dinilai belum optimal. Meskipun Banten masuk dalam kategori sepuluh provinsi dengan realisasi belanja tertinggi, data Kemendagri per 7 Mei 2025 menunjukkan bahwa dari empat pos belanja, serapan terbesar ialah belanja operasi dengan Rp1,36 triliun atau 18,81 persen dari total pagu Rp7,28 triliun. Sedangkan belanja modal yang langsung menyentuh masyarakat masih minim.
Alih-alih meningkatkan daya beli masyarakat untuk menggerakkan sektor swasta, upaya tersebut terhambat oleh ditemukan potensi praktik korupsi, seperti suap, gratifikasi, dan kickback dalam pengadaan barang dan jasa serta perizinan. Modus ini memicu kerugian dan menghambat pemerataan manfaat ekonomi.
“Temuan KPK tersebut seharusnya bisa dicegah jika Andra Soni segera melantik Sekda dan 14 Kepala OPD definitif. Karena pejabat pelaksana tugas sulit dimintai komitmen dan pertanggungjawaban penuh,” jelas Subandi.
Melihat fakta itu, Subandi meragukan kemampuan Andra Soni mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi Banten jika struktur perangkat daerah tidak segera dibenahi. Pemerintahan yang dipimpin banyak pejabat pelaksana tugas rentan berjalan lamban bahkan berpotensi maladministrasi akibat keterbatasan kewenangan.
“Saya ragu jika pertumbuhan ekonomi Banten bisa diwujudkan untuk kesejahteraan rakyat tanpa perbaikan struktur organisasi. Dibutuhkan komitmen kuat Andra Soni agar visi Banten Maju, Adil, Merata, dan Bebas Korupsi tak sekadar jargon,” pungkasnya.
Subandi menekankan pentingnya langkah cepat dan tepat dari pemerintah provinsi untuk menciptakan iklim investasi kondusif dan menstabilkan inflasi. Ia berharap Andra Soni segera mengambil tindakan strategis demi kelanjutan pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Kesuksesan Andra Soni tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan, tetapi juga kemampuannya menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, serta menjaga stabilitas harga. Ini tantangan besar yang harus mendapat perhatian serius,” tutupnya. (*)
