Pendaftaran Calon Fungsionaris WALHI Ditutup, Tubagus Soleh Resmi Ajukan Diri

waktu baca 2 minutes
Kamis, 17 Jul 2025 14:12 1 Nazwa

JAKARTA | TD – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) akan menyelenggarakan Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) 2025 di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, pada bulan September mendatang. Acara penting ini tidak hanya bertujuan untuk merumuskan mandat dan strategi organisasi untuk empat tahun ke depan, tetapi juga untuk memilih fungsionaris baru, termasuk Direktur Eksekutif yang akan mewakili lebih dari 500 organisasi di 29 provinsi.

Pada hari terakhir pendaftaran, Rabu, 16 Juli 2025, tepat pukul 22:45 WIB, Tubagus Soleh Ahmadi, yang lebih dikenal dengan nama Tubagus, secara resmi mendaftarkan diri di Sekretariat Panitia PNLH yang berlokasi di Mampang, Jakarta Selatan. Tubagus adalah kader organik WALHI yang telah aktif sejak tahun 2007 melalui Sahabat WALHI, dan memiliki pengalaman panjang di berbagai posisi strategis, termasuk sebagai Deputi WALHI Sumatera Selatan (2015–2018), Direktur WALHI Jakarta (2018–2022), Kepala Divisi Penguatan Kelembagaan WALHI Nasional (2022–2023), dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi PMEL WALHI Nasional.

Dengan mengusung visi “Menghantarkan Visi WALHI Dalam Mewujudkan Indonesia Pulih”, Tubagus berkomitmen untuk menjadikan WALHI sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan sosial dan ekologi. Fokus utamanya adalah mendorong kebijakan yang adil, inklusif, dan berpihak pada keberlanjutan antar dan intra generasi.

“Masyarakat sipil di Indonesia harus menjadi benteng demokrasi dan pelindung hak-hak rakyat atas sumber kehidupan. Saat ini, kita dihadapkan pada tantangan serius, di mana ruang politik rakyat semakin menyusut akibat konsolidasi elit politik dan bisnis yang semakin kuat, serta kecenderungan pemerintah yang represif dan akomodatif terhadap kepentingan tertentu,” ungkap Tubagus.

Ia juga menyoroti bagaimana negara sering kali merepresi masyarakat yang berjuang untuk melindungi kampung halaman dan sumber daya alam mereka dari ancaman proyek-proyek oligarki. “Alih-alih hadir untuk rakyat, pemerintah justru mempersempit ruang gerak warganya. Ini adalah tantangan besar bagi masyarakat sipil di masa depan,” tambahnya.

Sebagai langkah untuk menghadapi tantangan tersebut, Tubagus menekankan pentingnya membangun kekuatan berbasis solusi kolektif, memperkuat ruang pertemuan masyarakat sipil, serta memperluas gerakan melalui pengetahuan transformatif. Hal ini bertujuan untuk mengonsolidasikan kekuatan politik rakyat dalam melawan krisis ekologis yang semakin mengkhawatirkan. (*)

LAINNYA