Pemilu Sebagai Arena Dagang Kuasa
Ilustrasi untuk pemilu sebagai arena dagang kuasa. (Foto: Freepik @wavebreakmedia_mikro)OPINI | TD – Dalam ideal demokrasi, pemilu seharusnya menjadi momen rakyat menilai dan menentukan arah kebijakan negara melalui wakil yang mereka pilih secara bebas dan rasional. Namun dalam praktiknya, terutama di negara-negara demokrasi berkembang seperti Indonesia, pemilu justru kerap menjadi arena dagang kuasa.
Di sinilah teori politik patronase dan klientelisme menemukan relevansinya: politik bukan lagi soal ide dan gagasan, tetapi soal jasa, bantuan, dan imbalan. Patron (politisi atau elite) memberikan bantuan kepada klien (masyarakat atau pemilih) dengan imbalan loyalitas politik. Transaksi ini berlangsung dengan bahasa yang sangat lokal, personal, dan langsung, sering kali tidak tercatat dalam sistem formal, namun sangat menentukan hasil pemilu.
Kaburnya batas antara kepentingan diri dan kepentingan bersama merupakan ciri khas yang melekat pada politik patron-klien. Dalam banyak kasus, pemberian uang, sembako, pembangunan infrastruktur kecil, atau bantuan sosial menjelang pemilu dilakukan bukan sebagai tanggung jawab negara, melainkan sebagai “hadiah” dari calon wakil rakyat. Pemilih yang menerima bantuan itu pun merasa berutang. Suara bukan lagi ekspresi politik bebas, melainkan alat tukar dalam ekonomi simbolik kekuasaan. Ini menjadikan pemilu bukan sebagai arena deliberatif yang sehat, tetapi arena dagang kuasa yang membajak prinsip kedaulatan rakyat.
Antara Ketergantungan dan Ketaatan
Patronase politik bertahan karena ia samar terbalut oleh relasi sosial yang tampak wajar dalam banyak komunitas. Dalam masyarakat agraris dan miskin, bantuan dari tokoh politik tidak sekadar soal ekonomi, tapi juga terlihat sebagai bentuk perhatian dan kepedulian. Ketika negara gagal hadir secara merata, patron-politisi mengisi kekosongan itu dengan sumber dayanya sendiri. Ia menjadi “wakil negara” yang menyediakan akses ke bantuan, pekerjaan, atau proyek-proyek kecil. Di sinilah klientelisme menjadi sistem yang tidak hanya menciptakan ketergantungan ekonomi, tetapi juga ketaatan sosial dan politik.
Masalahnya, hubungan patron-klien bersifat vertikal dan tidak setara. Klien tidak punya ruang untuk mengkritik atau menuntut akuntabilitas karena terikat oleh rasa sungkan, utang budi, atau ketergantungan ekonomi. Patron pun tidak merasa perlu memperjuangkan kebijakan sistemik yang berpihak pada masyarakat karena ia telah “membeli” suara secara langsung. Demokrasi yang seharusnya mengedepankan relasi horizontal antara warga negara dan perwakilan politik justru digantikan oleh hubungan hierarkis yang menguntungkan satu pihak dan membungkam pihak lain.
Institusi Demokrasi yang Dikooptasi
Praktik patronase tidak hanya terjadi di level masyarakat akar rumput, tetapi juga merasuk ke dalam institusi politik dan birokrasi. Partai politik yang seharusnya menjadi saluran aspirasi publik justru berubah menjadi alat tawar-menawar antara elite. Tiket pencalonan dijual kepada mereka yang memiliki modal besar, bukan berdasarkan rekam jejak atau kapasitas kepemimpinan. Ini menyebabkan kaderisasi politik menjadi mandek, dan politisi yang naik adalah mereka yang sanggup membiayai kampanye dengan imbal balik kekuasaan pasca terpilih.
Di sisi lain, birokrasi juga tidak luput dari praktik klientelistik. Jabatan publik dibagi berdasarkan loyalitas politik, bukan berdasarkan merit. Kepala daerah membangun jaringan loyalis melalui rekrutmen pegawai atau penunjukan kepala dinas, bukan demi pelayanan publik, tetapi demi mengamankan posisi politik. Proyek pembangunan pun lebih sering menjadi alat untuk memperkuat patronase ketimbang memenuhi kebutuhan rakyat. Ketika institusi demokrasi terkuasai oleh logika transaksi ini, maka demokrasi kehilangan maknanya sebagai sistem pemerintahan rakyat.
Klientelisme dan Pemiskinan Politik
Politik patron-klien tidak hanya menciptakan distorsi dalam distribusi kekuasaan, tetapi juga memiskinkan ruang politik secara ideologis. Pemilu yang seharusnya menjadi ruang kontestasi gagasan dan visi kebangsaan berubah menjadi kontes popularitas dan kemampuan finansial. Calon yang mampu menyewa konsultan politik, menyebar bantuan sosial, dan membangun jaringan klien luas akan lebih unggul daripada mereka yang menawarkan ide dan integritas. Akibatnya, politik kehilangan substansi. Kampanye tidak lagi menyentuh isu publik secara serius, tetapi hanya penuh dengan janji kosong dan seremonial belaka.
Di tengah kondisi ini, pemilih pun menjadi pragmatis. Dalam situasi ekonomi yang sulit, mereka menjual suara bukan karena tidak punya nilai, tetapi karena tidak melihat pilihan politik yang sungguh-sungguh berpihak pada mereka. Relasi patron-klien pun menjadi reproduksi bukan semata karena masyarakat tidak rasional, melainkan karena tidak tersedia alternatif struktural yang lebih menjanjikan. Pemiskinan politik ini merupakan efek lanjutan dari ketimpangan ekonomi yang belum teratasi. Di mana suara menjadi satu-satunya aset yang bisa dinegosiasikan untuk keuntungan jangka pendek.
Rakyat Sebagai Objek Transaksi
Dalam sistem politik klientelistik, rakyat kehilangan status sebagai subjek demokrasi. Mereka bukan lagi aktor yang bisa mempengaruhi arah kebijakan, tetapi menjadi objek perebutan dalam transaksi kuasa. Setiap lima tahun sekali, suara mereka dicari, namun setelah itu dilupakan. Representasi menjadi semu karena para pemimpin yang terpilih merasa sudah menunaikan kewajiban politik mereka saat membagikan bantuan atau menggelar program populis menjelang pemilu.
Hal ini semakin diperparah oleh lemahnya pendidikan politik dan akses terhadap informasi yang sehat. Media massa dan media sosial lebih sering memperkuat politik pencitraan ketimbang memperluas ruang dialog publik yang kritis. Akibatnya, masyarakat kesulitan membedakan antara kampanye yang berpihak dan kampanye yang bersifat transaksional. Mereka diposisikan sebagai penerima janji, bukan sebagai warga negara yang berhak menuntut perubahan.
Upaya Membongkar Patronase
Membongkar sistem patronase politik bukanlah perkara mudah. Ia telah mengakar dalam struktur sosial, ekonomi, bahkan budaya politik kita. Namun bukan berarti tidak mungkin. Langkah pertama adalah memperkuat institusi yang independen dan memiliki integritas, seperti KPU, Bawaslu, KPK, dan lembaga peradilan. Lembaga-lembaga ini harus mampu mengawasi praktik politik uang, nepotisme, dan konflik kepentingan secara tegas dan transparan. Sangat penting untuk menjaga konsistensi dalam proses peradilan atas perilaku patronase agar siapa pun tidak memandang remeh hukum dan menjadikan pelakunya jera.
Langkah kedua adalah mendorong pendidikan politik berbasis komunitas. Rakyat perlu mendapat bekal pemahaman bahwa suara mereka bukan sekadar alat tukar sesaat, tetapi hak politik yang melekat dan menentukan masa depan bersama. Organisasi masyarakat sipil, komunitas akar rumput, dan media alternatif dapat memainkan peran besar dalam membangun kesadaran ini. Demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh jika rakyat berani menolak uang, bantuan, atau janji semu, dan memilih berdasarkan nilai, integritas, serta keberpihakan nyata.
Alternatif Representasi Politik
Di tengah dominasi politik patron-klien, muncul pula inisiatif-inisiatif alternatif yang layak menjadi contoh. Misalnya, gerakan politik berbasis komunitas, caleg independen yang mendapat dukungan rakyat tanpa uang besar, serta partai lokal yang berkomitmen pada transparansi dan akuntabilitas. Inisiatif semacam ini menunjukkan bahwa perubahan mungkin mulai dari level lokal dengan pendekatan yang partisipatif, jujur, dan terbuka. Kuncinya adalah membangun relasi yang setara antara wakil dan warga, bukan relasi atas-bawah seperti dalam sistem patronase.
Selain itu, transparansi anggaran publik dan keterbukaan informasi harus menjadi instrumen utama dalam demokrasi. Rakyat harus memiliki akses mudah untuk mengetahui bagaimana dana publik terkelola, siapa yang mendapat proyek, dan apa dampak kebijakan terhadap kehidupan mereka. Dengan begitu, politik tidak lagi berdasar pada imbal jasa personal, tetapi pada akuntabilitas kolektif yang melibatkan semua warga negara sebagai pemilik sah kekuasaan.
Penulis: Nama: Nabila Safitri, Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Editor: Patricia
Pos terkait
