Kebijakan Dalam Cara Berpikir Maritim, Arahan Suharso Monoarfa Menuju Indonesia Emas 2045

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pemerintah sedang membentuk visi menuju Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Maritim yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. (Foto: bappenas.go.id)
Bagikan:

TANGERANG | TD – Selama ini yang umum kita dengar adalah bagaimana pemerintah Indonesia gencar membangun Tanah Air terutama di luar Pulau Jawa.

Pemerintah juga sedang berusaha sepenuhnya agar bahan tambang mentah tidak begitu saja lepas di pasar ekspor. Melainkan diolah lagi sehingga mencapai nilai ekonomi hingga puluhan kali lipat. Dan inilah salah satu penyumbang ketahanan ekonomi Indonesia semasa pandemi.

Tetapi bagaimana bila pemerintah Indonesia berencana memutar cara pandang dalam menjalankan kebijakan dengan menggunakan cara negara maritim?

Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Bappenas Republik Indonesia, memberikan arahan dalam Rapat Kerja Penyusunan RPJPN 2025-2045 yang dihadiri oleh seluruh pegawai Kementerian PPN/Bappenas pada 13 Januari 2023 di Gedung Saleh Afif, Jakarta.

Dalam arahannya, Suharso Monoarfa mengatakan bahwa Indonesia akan memperkuat kedudukan sebagai negara maritim. Suharso Monoarfa juga menjelaskan bahwa dalam memperkuat identitas kemaritiman tersebut, maka cara berpikir maritim harus dikedepankan menjadi visi dalam pembangunan menuju Indonesia Emas tahun 2045.

“Cara berpikir maritim akan berbeda dengan cara berpikir kontinental. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, cara berpikir maritim harus kita kedepankan, harus di-streamline, bagaimana maritim menjadi visi di dalam 2045,” tegas Suharso Monoarfa.

Beliau juga mengatakan bahwa analisa data yang lebih tajam dan optimalisasi kebijakan publik sangat fundamental.

“Kita harus lebih jelas melihat problem statement, harus lebih dalam menyajikan data, lalu menukik ke analisis datanya, hingga ke opsi kebijakan yang mengatasinya,” lanjutnya.

Suharso Monoarfa mengatakan bahwa sasaran dari analisa data dan kebijakan publik tersebut adalah pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

“Kita harus konvergen di dalam pencapaian pembangunan, baik dalam skala nasional, maupun dalam skala lokal. Kita harus dorong agregat pertumbuhan ekonomi di semua peluang yang ada,” jelas Suharso.

Suharso Monoarfa juga mengatakan akan ikut melibatkan masyarakat umum dalam pembangunan Indonesia melalui sejumlah Forum Konsultasi Publik. Untuk saat ini Bappenas sedang membuka kotak masuk digital bagi masyarakat yang ingin menyumbangkan pemikirannya tentang kebijakan-kebijakan yang harus diambil pemerintah.

Hal itu untuk menyusun visi Indonesia Emas 2045 sebagai “Negara Maritim yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” dan akan dituangkan ke dalam rancangan RPJPN 2025-2045.

“Bagaimana kita menjadi sebuah negara yang memberikan kebebasan yang terukur pada setiap warga negaranya untuk ikut serta berpartisipasi di dalam membangun negeri dan bangsanya. Jadi, kesempatan itu kita buka seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat,” tutur Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menutup.

Sementara itu, di media milik beberapa lembaga swadaya, berita mengenai para pekerja kapal pencari ikan masih kurang terlindungi dengan regulasi yang ada. Salah satu media tersebut adalah milik Greenpeace Indonesia. ***

Bagikan: