Pansus DPRD Kabupaten Tangerang Desak Pemkab Konsisten Dukung Pemekaran Tangerang Utara
Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tangerang Bimo Mahpud Pudianto bersama anggota DPRD saat audiensi bersama Bapeda Tangerang Utara terkait pemekaran wilayah. (Foto: Ist)TANGERANG | TD – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Tangerang memberikan dukungan kepada Badan Pemekaran Daerah (Bapeda) Tangerang Utara untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai daerah otonomi baru.
Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tangerang, Bimo Mahpud Pudianto, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal proses pemekaran Tangerang Utara agar dapat dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang untuk periode 2025-2029.
“Kehadiran Tangerang Utara sebagai kota baru adalah suatu keharusan, jadi pastikan semua persiapannya sudah matang,” ujar Bimo saat melakukan audiensi dengan Bapeda Tangerang Utara pada Kamis, 30 Juli 2025.
Politisi dari Partai Golkar ini juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya di wilayah pesisir Utara Tangerang.
“Ini penting agar pergerakan Bapeda Tangerang Utara, baik dalam aspek politik maupun pembangunan, dapat berjalan dengan lancar,” tegasnya.
Bimo juga mengingatkan Pemkab Tangerang untuk secara konsisten mendukung daerah otonomi baru (DOB) dengan membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut.
“Jika ada informasi lain yang dapat mendukung perjuangan ini, kami harap bisa segera diambil tindakan, termasuk membantu upaya DOB ini ke tingkat pusat,” tambahnya.
Senada dengan itu, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Tangerang, Muhamad Rafiudin Akbar, juga menyatakan dukungannya terhadap pembentukan DOB Tangerang Utara.
“Saya melihat ada banyak ketimpangan di Tangerang Utara, baik dalam hal sosial maupun pelayanan publik,” kata Rafi.
Ia menjelaskan bahwa dengan pendapatan mencapai lebih dari 800 miliar dan jumlah penduduk hanya sekitar 900 jiwa, ditambah dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Alokasi Khusus (DAK), Tangerang Utara akan lebih maju jika dimekarkan.
“Kami di Komisi Dua akan mendorong agar pemekaran Tangerang Utara dapat dimasukkan ke dalam RPJMD tahun 2025-2029, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tangerang Utara sudah cukup signifikan,” pungkasnya. (*)
