Nasib Gibran di 2029: Antara Dinasti Politik dan Tantangan Kemandirian Kekuasaan

OPINI | TD — Panggung politik Indonesia tak pernah sepi dari drama dan dinamika. Di setiap era, selalu ada figur muda yang muncul di tengah bayang-bayang kekuasaan besar. Salah satu yang kini menjadi sorotan adalah Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Indonesia periode 2024–2029, sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo.

Nama Gibran membawa magnet tersendiri. Ia hadir di politik bukan hanya sebagai “anak presiden”, tetapi juga simbol generasi baru yang mencoba menapaki tangga kekuasaan nasional. Namun, di balik dukungan besar yang mengiringinya, terselip berbagai tantangan: mulai dari isu dinasti politik, konflik internal koalisi, hingga ujian kemandirian kekuasaan menjelang Pemilu 2029.

Modal Politik: Warisan dan Legitimasi

Baca Juga

17 jam  lalu

Kepercayaan Publik terhadap Kejaksaan RI: Antara Harapan dan Tantangan Penegakan Hukum

35 Nazwa

Tak bisa dipungkiri, langkah awal Gibran di politik sangat dipengaruhi oleh warisan politik Jokowi. Pengalamannya sebagai Wali Kota Solo menjadi pijakan awal menuju panggung nasional. Nama besar ayahnya memberi kemudahan akses, liputan media, hingga dukungan struktural dan non-struktural dari jaringan Jokowi.

Namun, warisan ini sekaligus pedang bermata dua. Di satu sisi, ia mendapat legitimasi kuat dan dukungan luas. Di sisi lain, publik terus menguji sejauh mana Gibran mampu berdiri di atas kakinya sendiri tanpa bayang-bayang Jokowi.

Geng Politik dan Koalisi Besar

Kini Gibran berada dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang menjadi tumpuan pemerintahan Prabowo–Gibran. Di dalamnya, terdapat beragam partai dan kelompok elite dengan kepentingan masing-masing.

Baca Juga

4 hari  lalu

Dari Protes Damai ke Ketegangan Sosial: Tantangan Kepercayaan terhadap Aparat

41 Nazwa

Istilah “geng politik” Gibran bisa diartikan sebagai jaringan relawan, elite lokal, dan tokoh-tokoh yang loyal baik kepada dirinya maupun kepada warisan politik Jokowi. Namun, semakin besar koalisi, semakin besar pula potensi gesekan. Loyalitas bisa berubah arah jika kepentingan antar-elite tak lagi sejalan.

Isu Dinasti dan Ujian Demokrasi

Isu dinasti politik menjadi bayangan yang terus mengikuti Gibran. Kritik publik kerap muncul: apakah Gibran memang memiliki kapasitas politik yang layak, atau hanya menikmati karpet merah hasil kerja ayahnya?

Untuk menjawab itu, Gibran harus menunjukkan kinerja konkret, bukan sekadar simbol kontinuitas Jokowi. Ia perlu menghadirkan kebijakan yang pro-rakyat dan mampu mencerminkan visi politik yang berbeda dan lebih progresif.

Tantangan di Balik Panggung

Sebagai wakil presiden muda, Gibran menghadapi empat tantangan besar:

1. Konflik Internal Koalisi
   Persaingan antar-elite di tubuh koalisi bisa muncul kapan saja. Tokoh senior partai bisa merasa tersingkir jika pengaruh Gibran terlalu dominan.
2. Overexposure Media
   Terlalu sering tampil di media bisa membuat publik jenuh. Lawan politik pun bisa dengan mudah memelintir setiap langkah dan pernyataannya.
3. Ketergantungan pada Prabowo
   Selama menjabat sebagai wakil presiden, kekuatan Gibran masih sangat bergantung pada posisi Prabowo. Jika pengaruh Prabowo menurun, ruang manuver politiknya pun ikut menyempit.
4. Krisis Identitas Politik
   Gibran harus membangun identitas politik yang mandiri, agar tak terus dicap sebagai “penerus Jokowi” semata.

Skenario 2029: Antara Peluang dan Risiko

Menjelang 2029, ada beberapa skenario yang mungkin terjadi:

• Skenario Emas: Gibran berhasil menjaga soliditas koalisi dan tampil dengan kinerja nyata. Dalam kondisi ini, peluangnya menjadi kandidat presiden terbuka lebar.
• Skenario Penengah: Jika koalisi lebih memilih tokoh lain, Gibran masih bisa berperan sebagai kingmaker—sosok di balik layar yang menentukan arah dukungan.
• Skenario Suram: Jika isu dinasti dan konflik internal membesar, Gibran berisiko kehilangan panggung nasional dan pengaruh politiknya memudar.

Langkah Strategis agar Tetap Relevan

Untuk bertahan dan berkembang, Gibran perlu menyiapkan strategi matang:

• Bangun basis politik dari bawah: memperkuat dukungan di tingkat desa dan kota.
• Fokus pada kinerja pro-rakyat: kebijakan yang nyata dan berdampak langsung akan menjadi modal legitimasi paling kuat.
• Kelola komunikasi politik dengan cerdas: jaga citra publik dan tangani isu negatif secara profesional.
• Tunjukkan kemandirian: berdiri dengan identitas politik sendiri, bukan sekadar pewaris nama besar.

Penutup

Nasib politik Gibran Rakabuming Raka menuju 2029 akan ditentukan oleh bagaimana ia menavigasi antara warisan dan pembaruan. Di satu sisi, ia membawa nama besar yang memberinya akses istimewa. Namun di sisi lain, ia dituntut membuktikan kapasitas sebagai pemimpin muda yang mandiri dan visioner.

Jika ia mampu mengelola jaringan politiknya dengan cerdas, menjaga kepercayaan publik, dan tampil sebagai pemimpin yang pro-rakyat, Gibran bisa menjadi wajah baru politik Indonesia. Namun jika gagal keluar dari bayang-bayang dinasti, ia mungkin hanya akan menjadi catatan singkat dalam sejarah kekuasaan pasca-Jokowi.

Penulis: Fannesa Fatihah Pasaribu
Mahasiswa Semester 1, Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP Untirta. (*)