Mengawal Program Makan Bergizi Gratis: Antara Visi Indonesia Emas dan Ancaman Keamanan Pangan
Ilustrasi dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) oleh penulis.OPINI | TD — Pemerintah menaruh harapan besar pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu strategi kunci menuju Indonesia Emas 2045. Program ini digagas untuk memperbaiki gizi anak-anak, balita, dan ibu hamil agar lahir generasi sehat dan cerdas. Namun, di balik visi mulia tersebut, muncul tantangan serius yang mengancam kredibilitasnya: kasus keracunan makanan massal di sejumlah daerah. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan mendasar — apakah sistem pengawasan pangan dan tata kelola program sudah cukup kuat untuk menjamin keamanan masyarakat?
Harapan Besar di Balik Program MBG
Secara konseptual, MBG merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini. Program ini tidak hanya bertujuan mengurangi angka stunting dan malnutrisi, tetapi juga mendorong pemerataan ekonomi lokal melalui pelibatan penyedia pangan dan petani di tingkat daerah. Dengan begitu, perputaran ekonomi tidak hanya terjadi di pusat, tetapi juga di desa-desa tempat pangan diproduksi.
Bagi anak-anak sekolah, MBG diharapkan menjadi dorongan tambahan bagi semangat belajar. Asupan gizi yang cukup terbukti berpengaruh terhadap konsentrasi, daya tahan tubuh, dan produktivitas belajar. Dalam konteks lebih luas, program ini sejatinya merupakan investasi sosial jangka panjang yang hasilnya baru akan terasa dalam satu atau dua dekade ke depan.
Ketika Niat Baik Tersandung Kasus Keracunan
Sayangnya, implementasi program ini di lapangan belum berjalan sempurna. Kasus keracunan massal yang terjadi di Bandung dan Tasikmalaya pada April 2025 menjadi alarm keras bagi pemerintah. Puluhan siswa dilaporkan sakit setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.
Meski Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyatakan akan melakukan penyelidikan mendalam, banyak pihak menilai langkah respons pemerintah masih lemah dan reaktif. Beberapa laporan bahkan menunjukkan bahwa jumlah korban sebenarnya lebih banyak daripada data resmi yang diumumkan.
Kejadian ini membuka mata publik bahwa rantai pasok makanan dalam program MBG masih rentan — mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan ke penerima. Di sinilah terlihat bahwa semangat politik untuk menghadirkan program sosial besar belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan teknis di lapangan.
Delapan Masalah Sistemik Menurut Ombudsman
Hasil kajian Ombudsman Republik Indonesia memperlihatkan betapa kompleksnya tantangan yang dihadapi MBG. Ada delapan permasalahan utama yang menjadi catatan serius:
- Kesenjangan antara target dan realisasi di lapangan.
- Kasus keracunan massal yang berulang di berbagai daerah.
- Penetapan mitra yayasan dan SPPG yang tidak transparan.
- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pelaksana.
- Tidak adanya standar Acceptance Quality Limit (AQL) untuk bahan baku makanan.
- Penerapan standar pengolahan makanan yang tidak konsisten.
- Distribusi makanan yang belum tertib dan efisien.
- Sistem pengawasan yang belum terintegrasi antar lembaga.
Delapan masalah ini tidak hanya menunjukkan adanya kekurangan administratif, tetapi juga masalah tata kelola dan akuntabilitas publik. Tanpa pembenahan menyeluruh, risiko penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa meningkat.
Membangun Sistem yang Aman, Transparan, dan Partisipatif
Untuk memastikan keberlanjutan program MBG, pemerintah perlu segera mengambil langkah pembenahan yang konkret.
- Pertama, peningkatan kualitas menu dan standar gizi mutlak dilakukan. Penyusunan menu harus melibatkan ahli gizi agar makanan yang disajikan benar-benar memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Menu juga perlu divariasikan secara berkala agar tidak membosankan dan tetap menarik bagi penerima manfaat.
- Kedua, perbaikan sistem distribusi dan infrastruktur dapur umum. Pemerintah daerah perlu memiliki dapur umum yang higienis di tiap kecamatan dan bekerja sama dengan penyedia katering lokal yang memenuhi standar kesehatan. Penggunaan rantai dingin (cold chain) penting agar makanan tetap aman hingga sampai ke tangan penerima.
- Ketiga, pengawasan dan transparansi anggaran menjadi keharusan. Anggaran besar yang digelontorkan untuk program MBG harus diawasi melalui audit independen oleh lembaga seperti BPK dan dilaporkan secara terbuka. Sistem pengawasan digital real-time juga bisa diterapkan agar masyarakat dapat ikut memantau penggunaan dana secara transparan.
- Keempat, pelibatan sekolah dan orang tua sangat krusial. Sekolah dapat membentuk tim pengawas makanan bersama komite dan perwakilan orang tua untuk memastikan kualitas dan kebersihan makanan yang diberikan setiap hari.
Fokus ke Daerah 3T dan Dampak Jangka Panjang
Program MBG juga perlu memperhatikan pemerataan akses. Jangan sampai program ini hanya berjalan optimal di kota besar, sementara daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) tertinggal karena kendala logistik dan infrastruktur. Padahal, di wilayah-wilayah tersebut masalah gizi buruk justru paling tinggi.
Pemerintah bisa memanfaatkan bahan pangan lokal sebagai bagian dari menu MBG. Langkah ini tidak hanya menekan biaya logistik, tetapi juga membantu perekonomian masyarakat setempat. Selain itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi dampak secara berkala, mengukur sejauh mana program ini berhasil meningkatkan kesehatan anak, menurunkan angka stunting, dan memperbaiki prestasi belajar.
Menjadikan MBG Sebagai Warisan Kebijakan Publik yang Berkelanjutan
Secara prinsip, Program Makan Bergizi Gratis adalah inisiatif yang patut diapresiasi. Namun, kebijakan publik tidak cukup hanya bermodal niat baik. Ia membutuhkan tata kelola yang cermat, pengawasan yang ketat, serta komitmen lintas sektor agar pelaksanaannya berjalan konsisten dari pusat hingga daerah.
Kementerian Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, dan Sosial perlu bersinergi dengan pemerintah daerah untuk membangun sistem MBG yang efektif, higienis, dan berkelanjutan. Jika hal ini dilakukan dengan serius, program MBG dapat menjadi investasi jangka panjang bagi generasi masa depan Indonesia — generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing global.
Namun, jika pengawasan diabaikan dan masalah keamanan pangan terus berulang, program ini bisa kehilangan legitimasi publik dan hanya menjadi catatan administratif tanpa makna sosial yang nyata.
Penutup
Program Makan Bergizi Gratis adalah simbol kehadiran negara dalam melindungi rakyatnya dari ancaman gizi buruk dan ketimpangan sosial. Tetapi, agar simbol itu bermakna, pemerintah harus berani memperbaiki kelemahan strukturalnya.
Visi besar Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud hanya lewat janji, melainkan melalui tindakan nyata, pengawasan publik yang kuat, dan tata kelola yang transparan. Jika itu dilakukan, MBG bukan hanya program makan gratis, melainkan fondasi lahirnya generasi emas Indonesia di masa depan.
Penulis: Nicholas Immanuel
Mahasiswa Semester 1, Mata Kuliah Pengantar Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP Untirta. (*)
Pos terkait
