Krisis Kepercayaan Politik Kian Dalam: DPR, Polisi, dan Partai Jadi Tiga Terbawah
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, saat memaparkan hasil survei bertajuk “Satu Tahun Pemerintahan: Evaluasi dan Catatan Publik” di Jakarta. (Foto: Ist)JAKARTA | TD — Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga politik dan hukum kembali merosot tajam. Hasil survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk “Satu Tahun Pemerintahan: Evaluasi dan Catatan Publik” menunjukkan, sebagian besar lembaga negara mengalami penurunan kepercayaan dibandingkan periode Mei 2025.
Survei IPO dilakukan pada 9–17 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi, menggunakan metode Stratified Multistage Random Sampling (SMRS), margin of error ±2,9 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) periode 9–17 Oktober 2025 menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan sipil, dengan Presiden RI menempati posisi tertinggi sebesar 95,2 persen. (Foto: Ist)
Presiden Republik Indonesia masih menempati posisi teratas dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 95,2 persen, diikuti Basarnas (86,3 persen) dan TNI (84,5 persen).
Namun, di sisi lain, tiga lembaga dengan tingkat kepercayaan publik paling rendah adalah Partai Politik (23,1 persen), Dewan Perwakilan Rakyat (30,3 persen), dan Kepolisian RI (30,5 persen).
Penurunan Signifikan di Hampir Semua Lembaga
Dibandingkan survei Mei 2025, penurunan paling tajam terjadi pada KPK yang anjlok dari 55,9 persen menjadi 31 persen, disusul Partai Politik yang turun dari 43 persen ke 23,1 persen, dan Polri yang merosot dari 46,6 persen ke 30,5 persen.
Lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) juga mengalami penurunan signifikan, masing-masing dari 59,5 persen ke 42,5 persen, dan 74,3 persen ke 64,8 persen.
Sementara itu, Basarnas menjadi satu-satunya lembaga yang bertahan stabil di angka 86,3 persen, tanpa perubahan dari survei sebelumnya.
Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, mengatakan tren ini menggambarkan memburuknya persepsi publik terhadap lembaga politik dan penegak hukum.
“Publik masih menilai lembaga politik dan hukum jauh dari aspirasi masyarakat, serta belum menunjukkan transparansi dan kinerja yang akuntabel,” ujar Dedi dalam rilis survei dan diskusi media di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Presiden Masih Jadi Simbol Stabilitas
Meski terjadi penurunan tipis dari 97,5 persen menjadi 95,2 persen, kepercayaan publik terhadap Presiden RI tetap menjadi yang tertinggi.
Menurut Dedi, hal ini menunjukkan bahwa stabilitas kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional masih relatif terjaga, sekaligus memperlihatkan bahwa publik cenderung lebih percaya pada lembaga eksekutif dan operasional ketimbang lembaga politik.
“Basarnas dan TNI masih dipersepsikan publik sebagai lembaga yang bekerja nyata di lapangan, berbeda dengan lembaga politik yang sering terseret polemik,” jelasnya.
Lembaga Politik dan Penegak Hukum Hadapi Krisis Legitimasi
Dalam survei Oktober 2025, lembaga-lembaga politik seperti DPR, MPR, dan Partai Politik, kembali menempati posisi terbawah dalam hal kepercayaan publik.
Kondisi ini memperkuat indikasi terjadinya krisis legitimasi politik, yang bila tidak segera diatasi, dapat memperlemah hubungan antara masyarakat dan institusi negara.
IPO menilai, hasil survei ini menjadi peringatan serius bagi para pemangku kepentingan politik dan hukum untuk memperbaiki transparansi, komunikasi, dan kinerja kelembagaan.
“Jika tren penurunan ini berlanjut, publik bisa semakin apatis terhadap lembaga demokrasi, dan ini berpotensi melemahkan kepercayaan terhadap sistem politik secara keseluruhan,” tegas Dedi.
Catatan Akhir: Eksekutif Kokoh, Politik Terpuruk
Secara keseluruhan, survei IPO periode Oktober 2025 menunjukkan bahwa lembaga eksekutif masih menjadi tumpuan kepercayaan publik, sementara lembaga politik dan hukum menghadapi defisit legitimasi yang semakin dalam.
Presiden dan Basarnas tetap menjadi simbol stabilitas, tetapi Partai Politik, DPR, dan Polri kini menghadapi tantangan besar untuk mengembalikan kepercayaan rakyat. (*)
Pos terkait
