Gubernur Banten Andra Soni memberikan keterangan kepada awak media saat menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Senin (9/2/2026). Dalam momentum ini, Andra Soni menegaskan bahwa pers merupakan pilar demokrasi yang krusial untuk menjaga kualitas pembangunan dan memperkuat kedaulatan ekonomi bangsa. (Foto: Ist)SERANG | TD – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pers merupakan pilar demokrasi yang memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas pembangunan dan kepercayaan publik. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026 di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Senin (9/2/2026).
Menurut Andra Soni, peringatan HPN menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pers, dan masyarakat dalam membangun optimisme nasional melalui jurnalisme yang sehat dan profesional.
“Pemerintah Provinsi Banten berharap Hari Pers Nasional Tahun 2026 menjadi momentum penguatan kepercayaan, kolaborasi, dan optimisme nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, kualitas pers berkaitan erat dengan kekuatan ekonomi dan ketahanan bangsa. Pers yang sehat dinilai mampu mendukung terciptanya ekonomi yang berdaulat.
“Pers yang sehat akan mendukung ekonomi yang berdaulat, dan ekonomi yang berdaulat akan menguatkan bangsa,” kata Andra Soni.
Gubernur Banten juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Banten memandang pers sebagai mitra strategis pembangunan. Demokrasi yang sehat, lanjutnya, membutuhkan pers yang kuat dengan lingkungan yang menjunjung kebebasan serta keterbukaan informasi. Pemprov Banten berkomitmen mendorong peningkatan literasi publik serta penguatan etika jurnalistik dalam komunikasi publik.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa kualitas pers dan media sangat menentukan arah demokrasi di tengah derasnya arus informasi dan pengaruh algoritma digital.
“Kualitas media dan pers menentukan arah demokrasi. Jurnalisme tetap menjadi motor perubahan dan pembuka kejelasan informasi bagi publik,” ujarnya.
Ketua PWI Pusat Ahmad Munir menambahkan, pers bukan sekadar industri informasi, melainkan fondasi demokrasi yang memiliki tanggung jawab kebangsaan.
“Pers berjalan bersama sejarah perjuangan bangsa. Kritik pers kepada pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab agar pembangunan tetap berada di jalur yang benar,” katanya.
Puncak peringatan HPN 2026 di Provinsi Banten dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara dan daerah, di antaranya Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsah, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Malaysia Teo Nie Ching, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani, jajaran Forkopimda Provinsi Banten, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi, serta para kepala daerah se-Provinsi Banten. (*)