Golkar : Kisruh Buruh VS Pemprov Banten Jangan Jadi Komoditi Politik

waktu baca 2 minutes
Selasa, 28 Des 2021 19:44 0 Redaksi TD

SERANG | TD — Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemenangan Pemilu Jawa I DPP Partai Golkar Andika Hazrumy berharap kemelut penetapan UMK Banten tahun 2022 antara Pemrov Banten dengan buruh bisa secepatnya dicarikan jalan keluarnya. Hal ini untuk menjaga iklim investasi di Provinsi Banten,

“Ya, jangankan Golkar. Saya sebagai wakil gubernur juga sedang berupaya untuk memfasilitasi, memediasi, agar persoalan ini tidak berkepanjangan,” kata Andika, di Gedung DPRD Banten, Selasa 28 Desember 2021.

Sebelumnya, Polda Banten telah menetapkan enam orang buruh sebagai tersangka dalam kasus dugaan perusakan kantor Gubernur Banten.

Kejadian tersebut buntut dari penetapan UMK tahun 2022 yang tidak menemukan titik temu antara buruh dengan Pemprov Banten. Di mana, buruh meminta UMK Banten naik sebesar 5,4 persen. Namun keputusan Gubernur Banten tidak sesuai harapan buruh.

Lanjut Andika, atas kondisi itu pihaknya berharap semua pihak bisa mencarikan jalan keluarnya melalui upaya-upaya mediasi agar kasusnya tidak berkepanjangan

“Jangan sampai masalah ini berkelanjutan. Pokoknya bagaimana pun caranya segera mediasi untuk kita bersama-sama,” katanya.

Andika juga memastikan jika Gubernur Banten Wahidin Halim adalah sosok yang arif dan bijaksana dalam menghadapi persoalan tersebut.

“Pak gubernur terbuka kok orangnya, wise (bijaksana) untuk kita berdialog, bertukar pikiran untuk kita mencari jalan keluarnya,” katanya.

Melalui mediasi tersebut, Andika berharap persoalan penetapan UMK tahun 2022 bisa selesai, termasuk atas penetapan tersangka kepada oknum buruh.

Dia juga berharap, kejadian seperti ini tidak terus berkelanjutan. Bahkan, malah meluas menjadi bahan komoditi politik. (Den/Rom)

LAINNYA