FOPKIA Dorong Pemkab Tangerang Bentuk Pokja Kegawatdaruratan Ibu Melahirkan

KABUPATEN TANGERANG | TD — Forum Peduli Kesehatan Ibu dan Anak (FOPKIA) Kabupaten Tangerang mendorong Pemerintah Kabupaten Tangerang segera membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Kegawatdaruratan Ibu dan Bayi Baru Lahir (KIBBL).

Pokja tersebut diharapkan mampu menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru dilahirkan di Kabupaten Tangerang.

Baca Juga

3 bulan  lalu

Lamhot Sinaga, Anggota Komisi VII DPR RI Terpilih Jadi Ketua Umum IKA Untirta

137 Redaksi TD

Aspirasi tersebut tertuang dalam policy brief yang diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Kamis 4 Agustus 2022.

Dokumen yang berisi sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan layanan kepada ibu baru melahirkan serta bayi baru dilahirkan tersebut diserahkan Ketua FOPKIA M. Atif yang diterima Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dr. Desiriana Dinardianti di Kantor Dinkes Kabupaten Tangerang.

Desiriana menyampaikan apresiasinya dan menyambut baik penyerahan policy brief tersebut. Menurutnya dokumen ini akan menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan program dan anggaran di Dinkes Kabupaten Tangerang selanjutnya. “Terimakasih atas inisiatif rekan-rekan FOPKIA dan Forum Simpul Belajar Sehat Gemilang yang telah berpartisipasi pada isu kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Tangerang,” ucapnya.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Mad Romli-Irvansyah Luncurkan Program Berkah, Pesantren Plus, dan Wirausaha Pesantren

169 Redaksi

Kepala Bidang Kesga Dr. Indri menyampaikan harapan besarnya kepada forum Simpul Belajar agar menjadi mitra strategis Dinas Kesehatan dalam melakukan kolaborasi program. “Saya kira ke depan Forum Simpul Belajar juga dapat merambah isu yang lebih luas semisal Stunting, TB dan lain-lain,” ujarnya.

Ketua FOPKIA M. Atif menjelaskan Policy Brief ini dibuat sebagai bentuk kepedulian Forum Simpul Belajar terhadap isu kesehatan khususnya isu kesehatan ibu dan anak. “Kami berharap isu KIA ini menjadi isu bersama tidak hanya Dinas Kesehatan tapi juga masyarakat yang memiliki kepedulian kepada isu KIA,” katanya.

Atif juga menjelaskan bahwa policy brief tersebut telah disusun selama dua bulan dengan terlebih dahulu melakukan riset Community Scor Card (CSC). Ia juga menjelaskan dari policy brief yang telah disampaikan setidaknya ada tiga rekomendasi yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.

“Rekomendasi yang kami sampaikan di.antaranya kebijakan anggaran Si Jari Emas, adanya Kebijakan regulasi desa tentang implementasi dan kolaborasi dalam penanganan angka kematian ibu hamil dan bayi baru lahir, serta adanya regulasi yang mengatur tentang Kelompok Kerja (Pokja) Kegawatdaruratan Ibu dan Bayi Baru Lahir,” terang Atif.

Hadir dalam acara tersebut Direktur Perekat Demokrasi Khoerun Huda, Field Coordiator USAID-MADANI Diana Sonhaji dan 11 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Forum Simpul Belajar di antaranya perwakilan dari Gerakan Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Bidan Indonesia, KNPI, KSPN, IPPNU, Nasiyatul Aisyiyah, Lakpesdam NU. (Red)