Evaluasi Kebijakan Andra Soni: Membangun Banten Lebih Baik
Sudin Antoro (Foto: Dok. Pribadi)OPINI | TD — Belakangan ini, masyarakat Banten ramai membicarakan hasil survei dari Indikator Politik Indonesia mengenai tingkat kepuasan terhadap 100 hari kerja kepala daerah. Dalam survei tersebut, Gubernur Banten, Andra Soni, menempati posisi terendah di antara gubernur se-Jawa.
Menanggapi hasil survei ini, Andra Soni menyatakan bahwa temuan lembaga survei tersebut merupakan kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia mengatakan, “Survei adalah metodologi penelitian yang penting untuk kita pahami bersama. Bagi saya, ini adalah produk ilmiah yang bisa dijadikan alat evaluasi. Namun, yang paling utama adalah bagaimana pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik,” ungkapnya di Kota Serang, Minggu, 1 Juni 2025.
Tentunya, tidak adil jika keberhasilan pembangunan hanya diukur dalam waktu 100 hari. Proses implementasi program memerlukan waktu dan tahapan yang tidak singkat. Meskipun kajian ilmiah tersebut perlu dihormati dan dijadikan bahan evaluasi, terutama di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
Pemerintah Provinsi Banten seharusnya memanfaatkan hasil survei untuk perbaikan dan inovasi dalam pelaksanaan program-program kerja. Mengambil sisi positif dari hasil survei dapat memacu kinerja, yang harus didukung oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten.
Salah satu alasan munculnya persepsi masyarakat tentang kepuasan terhadap kinerja Gubernur Banten adalah keinginan masyarakat akan perubahan yang cepat. Mereka cenderung menginginkan hasil instan, sehingga jika tidak puas, mereka merasa kecewa. Sementara itu, kebijakan dalam menentukan program memerlukan tahapan dan penganggaran yang matang. Misalnya, untuk menjalankan program prioritas Andra-Dimyati, kemungkinan besar akan masuk dalam anggaran perubahan, sedangkan keduanya dilantik dalam penganggaran murni. Oleh karena itu, pemahaman yang luas dalam membaca program pemerintah sangat diperlukan.
Selain itu, perkembangan dunia maya yang pesat membentuk karakteristik masyarakat modern yang cenderung membandingkan kinerja dengan daerah lain yang memiliki demografi, adat, dan budaya yang berbeda. Dalam menghadapi karakteristik ini, pendekatan dan pengambilan keputusan harus disesuaikan, serta melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap kebijakan untuk menyediakan ruang bagi jajak pendapat masyarakat guna menghindari kritik yang tidak konstruktif.
Minimnya informasi yang diterima masyarakat mengenai program-program yang sedang dijalankan juga menjadi faktor yang mempengaruhi persepsi mereka terhadap kinerja pemerintah. Meskipun Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten, Dimyati, serta seluruh perangkat daerah berusaha menyampaikan program kerja dan tahapan yang sedang disusun dalam setiap kunjungan ke wilayah, masih ada masyarakat yang kurang memahami.
Untuk meningkatkan kepercayaan publik, tim dari Provinsi Banten perlu lebih kompak dalam menyampaikan seluruh program, seperti program sekolah gratis untuk tingkat SMA dan SMK. Program ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang baru saja disahkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa pendidikan dasar hingga SMP adalah kewajiban pemerintah. Mahkamah Konstitusi merujuk pada Pasal 31 ayat dua UUD 1945 yang mewajibkan negara untuk membiayai pendidikan dasar tanpa batasan jenis sekolah.
Kebijakan sekolah gratis ini merupakan salah satu program prioritas yang diusung selama masa kampanye Andra Soni. Ini menunjukkan bahwa Gubernur Banten telah lebih awal menerapkan konsep pendidikan gratis untuk SMA dan SMK swasta, sebuah langkah yang patut diapresiasi oleh masyarakat Banten.
Dalam aspek infrastruktur, Andra Soni meluncurkan program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) untuk memudahkan akses masyarakat desa. Selain itu, peningkatan layanan kesehatan juga menjadi fokus, dengan percepatan operasional dua rumah sakit milik Pemprov Banten.
Pembangunan di Banten harus sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Gubernur Andra Soni sebaiknya melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan media massa. Mereka dapat berperan sebagai agen penyebaran informasi yang efektif di tengah masyarakat. Dengan melibatkan semua pihak, komunikasi dua arah dapat terjalin, sehingga informasi yang valid dapat disampaikan langsung kepada masyarakat.
Tak kalah penting, Pemprov Banten perlu membuka kanal online yang dapat diakses 24 jam, sehingga masyarakat dapat berkomunikasi langsung mengenai program atau menyampaikan berbagai keluhan. Jalur ini bisa menjadi alternatif bagi Pemprov Banten dalam mendukung kinerja pemerintah.
Penulis: Sudin Antoro, Ketua Ikatan Media Online (IMO) Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Banten. (*)
