Dialog Publik LMND Banten: Mendorong Pendidikan Gratis untuk Memutus Rantai Kemiskinan

SERANG | TD – Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Banten mengadakan dialog publik sekaligus acara silaturahmi bagi para alumni.

Dengan tema “Pendidikan Gratis sebagai Solusi untuk Memutus Rantai Kemiskinan”, acara yang berlangsung di aula PUPR Provinsi Banten pada Sabtu 22 Maret 2025 ini berjalan dengan meriah.

Acara tersebut dihadiri oleh Tenaga Ahli Kementerian Sosial Republik Indonesia, Ahmad Rifai, Wakil DPRD Provinsi Banten, Yudi Budi Wibowo, Dr. Komarudin Asda 1, Sekretaris Dinas Sosial, Diki Herdiana, serta Kabid SMA Dinas Pendidikan Kota Serang, Heriyanto. Selain itu, alumni dan pengurus LMND dari berbagai kota dan kabupaten seperti Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Lebak juga turut memeriahkan acara.

Dalam sambutannya, Muhammad Abdullah, Ketua LMND Banten, menyatakan bahwa acara ini merupakan kesempatan bagi para alumni untuk bersilaturahmi dan mendiskusikan isu-isu pendidikan yang penting.

“Acara ini menjadi momen berharga bagi alumni LMND se-Banten untuk saling bertemu dan berdiskusi mengenai isu-isu pendidikan,” ungkap Abdullah kepada media pada 23 Maret 2025.

Abdullah juga menekankan pentingnya menjaga hubungan silaturahmi di antara alumni LMND tidak hanya pada bulan Ramadan, tetapi juga di masa mendatang.

“Kita harus memastikan bahwa hubungan silaturahmi ini tidak hanya terjalin saat acara ini, tetapi harus terus terjaga dengan baik,” tambahnya.

LMND Banten juga memberikan dukungan terhadap program pendidikan gratis yang diusung oleh Andra-Dimyati untuk tingkat SMA/SMK, yang sejalan dengan visi LMND untuk menciptakan pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh rakyat Indonesia.

“Kami mendukung penuh program pendidikan gratis Andra-Dimyati di tingkat SMA/SMK dan akan mengawasi pelaksanaannya agar memberikan manfaat yang luas,” tegasnya.

Selain itu, LMND mendorong Andra-Dimyati untuk memberikan perhatian lebih pada pendidikan di tingkat SD dan SMP, mengingat tingginya angka putus sekolah, yaitu 7.999 di tingkat SD dan 14.109 di tingkat SMP, serta 18.726 siswa yang tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus SD.

“Oleh karena itu, intervensi dari Pemprov Banten sangat diperlukan, terutama di daerah dengan rata-rata lama sekolah yang masih rendah, yaitu 7,16 dan 6,61 persen,” jelasnya.

Sementara itu, Panji Bahari dari Pattiro Banten, dalam kesempatan menyampaikan materi, menilai bahwa prioritas Gubernur Banten untuk mewujudkan sekolah gratis adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan pembangunan daerah.

“Langkah Andra-Dimyati dalam merealisasikan sekolah gratis sangat tepat dan dapat memberikan dampak positif dalam mengurangi kemiskinan serta meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Banten,” ujar Panji.

Namun, Panji juga mengingatkan bahwa program sekolah gratis mungkin akan menghadapi tantangan, terutama terkait temuan Pattiro mengenai adanya pendapatan fiktif dalam APBD Banten 2025 yang mencapai Rp1,2 triliun.

“Sayangnya, program sekolah gratis Andra-Dimyati berpotensi sulit untuk direalisasikan jika melihat adanya pendapatan fiktif dalam APBD Banten 2025, yang dapat mengancam keberlangsungan program tersebut,” tuturnya.

Mengenai pengaruh anggaran pendidikan, analisis Pattiro Banten menunjukkan bahwa alokasi anggaran pendidikan pemerintah daerah di Banten memiliki dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) masyarakat.

“Penting untuk mendorong peningkatan RLS, karena analisis kami menunjukkan bahwa capaian RLS berpengaruh signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita. Oleh karena itu, prioritas Gubernur Banten harus didukung dan dikoordinasikan dengan baik dengan pemerintah kabupaten/kota,” tutupnya. (*)