Pada 17 Maret 2025, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Indonesia memulai kunjungan ke India hingga 23 Maret 2025 untuk mempelajari kebijakan serta infrastruktur Digital Public Infrastructure (DPI) yang telah diterapkan di India. Kunjungan ini bertujuan untuk mendalami berbagai inisiatif yang terkait dengan kebijakan digital, yang telah dibahas dalam kunjungan Presiden Indonesia ke India, termasuk nota kesepahaman (MoU) mengenai kerja sama digital.
Delegasi yang terdiri dari 10 anggota termasuk Direktur Eksekutif DEN serta pejabat senior dari beberapa kementerian, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Bank Indonesia, dijadwalkan untuk bertemu dengan beberapa institusi penting di India. Mereka akan berdialog dengan Direct Benefit Transfer (DBT) Mission, Otoritas Identifikasi Unik India (UIDAI), Kementerian Elektronik dan Teknologi Informasi India (MeitY), Kementerian Keuangan India, Institut Teknologi Informasi Internasional (IIIT) Bangalore, Yayasan Sahmati, serta mengunjungi Aadhaar Kendra di Wilayah Ibu Kota Nasional (NCR) India.
Kunjungan ini diharapkan dapat membuka peluang bagi kolaborasi lebih lanjut antara Indonesia dan India dalam hal kapasitas digital. Salah satu fokus utama adalah pemahaman mengenai Digital Public Infrastructure (DPI) serta Unified Payments Interface (UPI) yang telah sukses diterapkan di India, yang juga dapat diadaptasi di Indonesia. Hal ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kebijakan dan struktur kelembagaan terkait pembayaran digital di Indonesia.
Kunjungan ini diharapkan memberi kontribusi signifikan dalam mempercepat transformasi digital di Indonesia, menciptakan peluang baru untuk pengembangan infrastruktur digital yang lebih baik, serta memperluas sistem pembayaran digital yang lebih efisien dan inklusif di tanah air.
Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES