Dari Protes Damai ke Ketegangan Sosial: Tantangan Kepercayaan terhadap Aparat
Ilustrasi: rekayasa gambar dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI).OPINI | TD — Dalam demokrasi, aksi protes adalah bentuk partisipasi politik yang sah dan dijamin konstitusi. Melalui demonstrasi, masyarakat menyampaikan aspirasi, kritik, dan harapan terhadap kebijakan pemerintah. Namun, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa protes damai kerap berujung pada ketegangan sosial ketika komunikasi antara rakyat dan aparat tidak berjalan efektif.
Fenomena ini terlihat dalam peristiwa Demonstrasi 2025 di Indonesia. Awalnya, aksi massa berlangsung damai dengan tuntutan transparansi, pemberantasan korupsi, dan perlindungan kelompok rentan. Namun, gesekan antara masyarakat dan aparat keamanan menimbulkan perdebatan tentang sejauh mana negara mampu menyeimbangkan tugas menjaga ketertiban dan menghormati hak-hak warga.
Ketika Kepercayaan Publik Tergerus
Salah satu dampak paling nyata adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat. Beberapa laporan media dan pengamat independen mencatat penggunaan tindakan pengamanan yang dianggap berlebihan, termasuk gas air mata dan penangkapan peserta aksi. Situasi ini memunculkan persepsi bahwa aparat lebih condong pada kepentingan kekuasaan daripada kepentingan rakyat.
Publik kerap menyoroti tiga masalah utama:
1. Penanganan protes damai yang tidak proporsional. Penggunaan kekuatan dalam situasi relatif terkendali mengabaikan prinsip hak asasi manusia.
2. Kesenjangan komunikasi antara rakyat dan institusi negara. Aspirasi masyarakat belum sepenuhnya dianggap masukan konstruktif, melainkan ancaman terhadap stabilitas.
3. Krisis legitimasi lembaga. Ketidaknetralan aparat menurunkan kepercayaan terhadap fungsi negara sebagai pelindung rakyat.
Di sisi lain, aparat menghadapi dilema berat. Mereka harus menjaga ketertiban sekaligus memastikan keamanan publik, sering kali di tengah situasi yang cepat berubah. Keputusan yang diambil kerap berada di zona abu-abu antara kebebasan dan keamanan. Inilah alasan mengapa pendekatan humanis dan pelatihan komunikasi yang lebih baik sangat penting.
Tahap Protes: Aspirasi atau Ancaman?
Demonstrasi 2025 muncul dari keresahan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Massa aksi menuntut transparansi dan keadilan. Pada tahap awal, aksi berlangsung tertib dan damai, menandakan keinginan rakyat agar pemerintah mau mendengar secara terbuka.
Namun, respons aparat sering kali menjadi titik kritis. Saat jumlah massa bertambah, aparat dikerahkan untuk mengawal aksi. Di beberapa titik, gesekan terjadi dan aparat menggunakan tindakan pembubaran atau pengendalian massa. Aparat beralasan langkah itu untuk mencegah kericuhan, sementara masyarakat menilai tindakan tersebut berlebihan. Perbedaan persepsi ini memicu jarak komunikasi dan opini publik yang beragam.
Tahap Krisis Kepercayaan
Ketegangan ini kemudian diartikan sebagai simbol ketidaknetralan aparat. Sebagian masyarakat menilai aparat kurang humanis dalam menghadapi aksi sosial. Namun, generalisasi terhadap seluruh aparat tidak selalu adil. Banyak anggota tetap bertindak profesional untuk menjaga keamanan.
Krisis kepercayaan ini menegaskan pentingnya komunikasi dua arah antara rakyat dan negara. Tanpa kepercayaan, kebijakan pemerintah dan langkah keamanan mudah dipersepsikan negatif, sehingga potensi konflik sosial meningkat.
Menjahit Ulang Kepercayaan: Solusi Humanis
Demonstrasi 2025 menjadi pelajaran penting. Aksi protes rakyat adalah ekspresi demokratis yang harus dikelola dengan dialog, bukan semata pengamanan ketat. Di sisi lain, masyarakat juga bertanggung jawab menyampaikan aspirasi secara tertib, menghormati hukum, dan menghindari provokasi.
Kepercayaan publik terhadap aparat adalah fondasi stabilitas politik dan keamanan. Oleh karena itu, pendekatan humanis, komunikasi terbuka, dan transparansi kebijakan publik harus diperkuat. Aparat dan masyarakat sesungguhnya memiliki tujuan yang sama: menjaga keadilan dan ketertiban dalam bingkai demokrasi. Hanya dengan saling memahami peran masing-masing, kepercayaan yang sempat retak dapat dibangun kembali.
Penulis: Noershofy Sya’ban Triannisa
Mahasiswa Semester 1, Pengantar Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, UNTIRTA. (*)
Pos terkait
