Danantara: Modernisasi BUMN atau Ancaman Etatisme Ekonomi?
Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Denny Charter. (Foto: Dok. Denny Charter)JAKARTA | TD — Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) digadang-gadang sebagai upaya modernisasi BUMN Indonesia, namun langkah ini juga menimbulkan pertanyaan serius: apakah super-holding ini akan mendorong efisiensi dan daya saing, atau justru memperkuat etatisme ekonomi yang membatasi ruang sektor swasta?
Keberadaan Danantara, yang menyerupai model sovereign wealth fund ala Temasek Singapura, ditujukan untuk mengonsolidasikan aset BUMN dan meningkatkan kinerja keuangan negara. Namun, para pengamat ekonomi dan tokoh politik menyoroti risiko pemusatan kontrol ekonomi dan potensi terhambatnya kompetisi di sektor swasta.
Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Denny Charter, memperingatkan bahwa rasio aset BUMN Indonesia saat ini sudah mencapai sekitar 50 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi state capitalism yang cukup tebal, selevel dengan Vietnam dan hanya kalah ekstrem dari China.
“Total aset BUMN kita ±Rp10.400 triliun, dibanding PDB nasional sekitar ±Rp20.892 triliun. Ini menandakan dominasi negara di sektor ekonomi sangat kuat,” ujar Denny dalam keterangannya, dilansir Senin (19/1/2026).
Ironi Efisiensi dan Fenomena “Pareto”
Denny menyoroti bahwa besarnya penguasaan aset tidak berbanding lurus dengan kontribusi. Hanya sekitar 20 persen BUMN yang menyumbang 80 persen dividen negara, terutama dari sektor perbankan (BRI, Mandiri) dan Telkom. Sementara itu, BUMN sektor konstruksi justru terbebani utang besar yang membebani neraca negara.
“Kalau Danantara hanya mengonsolidasikan aset tanpa memperbaiki efisiensi, masalah lama hanya dipindahkan ke satu entitas raksasa,” tegasnya.
Risiko Etatisme dan Crowding Out
Lebih lanjut, Denny menilai bahwa pengelolaan aset Danantara, yang diproyeksikan mencapai US$600–900 miliar (±Rp9.000–14.000 triliun), berpotensi menekan sektor swasta melalui crowding out. Swasta bisa kesulitan memperoleh modal dan terpaksa membayar bunga lebih tinggi karena perbankan lebih memprioritaskan proyek BUMN pemerintah.
“Jika Danantara jadi alat kontrol politik terpusat, semua proyek harus melalui ‘restu pusat’. Itu definisi nyata etatisme ekonomi,” katanya.
Modernisasi atau Sentralisasi?
Denny menekankan bahwa keberhasilan Danantara sangat tergantung pada profesionalisme pengelolaan. Jika badan ini mampu memaksa BUMN beroperasi efisien, transparan, dan mandiri tanpa terus-menerus bergantung pada APBN, maka Danantara bisa menjadi motor modernisasi ekonomi nasional.
“Namun jika tujuannya hanya sentralisasi kekuasaan ekonomi di satu tangan, ini akan menjadi ancaman serius bagi iklim persaingan usaha di Indonesia. Kita tidak ingin negara berubah dari ‘wasit’ menjadi ‘pemain tunggal’ yang mematikan pemain lainnya,” pungkas Wakil Ketua Umum PKN tersebut. (*)
Pos terkait
