Bupati Tangerang Usulkan Enam Proyek Infrastruktur Prioritas di Rakor PUPR Banten
Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid (tengah) saat menyampaikan usulan prioritas pembangunan infrastruktur pada Rakor PUPR Banten yang digelar di Aula Pendopo Gubernur Banten. (Foto: Ist)SERANG | TD — Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang diselenggarakan oleh UPT Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Banten. Acara ini berlangsung di Aula Pendopo Gubernur Banten pada hari Senin, 25 Agustus 2025.
Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Gubernur Banten, Andra Soni, yang didampingi oleh Ketua DPRD Provinsi Banten, serta dihadiri oleh para bupati dan wali kota dari seluruh wilayah Provinsi Banten. Forum ini menjadi kesempatan penting bagi para kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi, isu-isu strategis, dan usulan prioritas terkait pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid mengemukakan enam usulan prioritas pembangunan infrastruktur yang dianggap mendesak untuk segera ditangani.
“Beberapa usulan tersebut meliputi: penurapan di Tanjung Burung, Kecamatan Pakuhaji; penurapan di Pasir Ampo, Kecamatan Kresek; program Underpass Bitung; penanganan Situ Gelam di Pasar Kemis; penanganan longsor di Desa Karang Tengah, Kecamatan Pagedangan; dan normalisasi Kali Cirarab di Desa Kadu Jaya,” jelas Bupati Maesyal.
Ia menekankan bahwa usulan-usulan ini sangat mendesak untuk segera ditindaklanjuti, mengingat dampaknya terhadap keselamatan warga dan penanggulangan banjir yang sering melanda Kabupaten Tangerang.
“Banyak lokasi yang telah kami upayakan penanganannya melalui APBD kabupaten, namun skala permasalahannya terlalu besar sehingga memerlukan dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat. Misalnya, penurapan di Tanjung Burung dan Pasir Ampo, jika tidak segera ditangani, dapat menyebabkan kerusakan yang lebih luas dan membahayakan masyarakat,” tegasnya.
Mengenai Situ Gelam di Kecamatan Pasar Kemis, Bupati menjelaskan bahwa kawasan tersebut selalu tergenang setiap musim hujan. Pemerintah daerah telah menyiapkan solusi jangka pendek dengan menggunakan pompa air, tetapi untuk solusi permanen diperlukan relokasi dan pembangunan infrastruktur besar seperti pintu air dan penurapan.
“Pompa air sudah kami sediakan, tetapi karena debit air yang sangat besar, kapasitasnya tidak mencukupi. Kami berharap ada intervensi program strategis dari pemerintah pusat dan provinsi agar masalah Situ Gelam ini dapat diselesaikan secara menyeluruh,” tambahnya.
Bupati juga menyoroti longsoran besar di Desa Karang Tengah, Pagedangan, yang memiliki panjang sekitar 140 meter dan kedalaman hingga 40 meter. Ia mengingatkan bahwa kondisi ini berpotensi mengancam permukiman warga jika tidak segera ditangani. Pemkab Tangerang telah menyiapkan rencana alokasi anggaran dalam APBD 2026, namun tetap memerlukan izin dan sinkronisasi dengan Kementerian PUPR.
Untuk Kali Cirarab di Desa Kadu Jaya, Bupati mengusulkan normalisasi sungai agar aliran air lebih lancar dan tidak menimbulkan banjir di kawasan yang padat penduduk tersebut. Setiap usulan yang disampaikan merupakan hasil kajian di lapangan dan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Pemkab Tangerang juga telah menyiapkan sharing anggaran sesuai regulasi dan telah mendapatkan izin dari Kementerian PUPR serta BPK.
“Pada prinsipnya, kami siap untuk bersinergi. Jika memang wewenangnya ada di pusat, kami tetap menyiapkan alokasi sharing di daerah agar penanganannya bisa dilakukan dengan cepat. Karena bagi masyarakat, mereka hanya mengenal ada bupati dan gubernur, sehingga kita semua harus hadir untuk memberikan solusi,” tegasnya.
Gubernur Banten, Andra Soni, menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan provinsi dan pusat. Ia menyatakan bahwa infrastruktur di Banten sangat strategis karena berpengaruh langsung terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Forum ini adalah kesempatan bagi para bupati dan wali kota untuk menyampaikan isu-isu strategis di daerah mereka. Banten adalah provinsi yang sangat penting, sehingga kualitas infrastruktur di wilayah ini juga memengaruhi persepsi nasional dan internasional. Mari kita manfaatkan forum ini untuk mencari solusi terbaik dan bersinergi,” ujar Gubernur.
Gubernur menambahkan bahwa hasil dari rapat koordinasi ini akan menjadi bahan telaah lebih lanjut untuk ditindaklanjuti secara teknis oleh OPD terkait bersama pemerintah pusat.
“Saya berharap koordinasi yang terjalin akan menghasilkan pembangunan infrastruktur yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Banten,” pungkasnya. (*)
Pos terkait
