Budaya Konsumtif: Akar Kemiskinan yang Kita Ciptakan Sendiri
Ilustrasi gambar oleh penulisOPINI | TD — Di era digital serba cepat ini, segala hal bisa dibeli hanya dengan satu sentuhan jari. Diskon besar-besaran, cicilan tanpa bunga, hingga iklan yang terus muncul di layar ponsel membuat kita merasa butuh sesuatu yang sebenarnya tidak benar-benar kita perlukan. Ironisnya, di tengah gempuran kemudahan itu, semakin banyak masyarakat justru terjerat dalam jeratan utang dan hidup dari gaji ke gaji.
Fenomena ini menunjukkan satu hal penting: budaya konsumtif kini menjadi salah satu faktor yang melanggengkan kemiskinan. Ia bukan lagi sekadar kebiasaan buruk, melainkan sistem sosial-ekonomi yang secara perlahan membentuk pola pikir masyarakat — bahwa kebahagiaan dan kesuksesan diukur dari seberapa banyak barang yang dimiliki, bukan dari seberapa bijak kita mengelola hidup.
Konsumerisme: Saat Gaya Hidup Menjadi Alat Kekuasaan
Sistem ekonomi global saat ini bekerja dengan logika sederhana: semakin banyak orang membeli, semakin besar keuntungan korporasi. Untuk mencapai itu, perusahaan tidak hanya menjual barang, tapi juga menjual mimpi. Mereka menciptakan kebutuhan palsu — membuat kita percaya bahwa tanpa produk tertentu, hidup terasa kurang lengkap.
Kita bisa melihatnya setiap hari di media sosial. Influencer memamerkan gaya hidup glamor, pakaian mahal, dan barang mewah dengan narasi yang menggoda: “Kalau mau sukses, harus kelihatan sukses.” Pesan ini tanpa sadar menekan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus mengikuti tren agar tidak merasa “ketinggalan zaman”.
Fenomena FOMO (Fear of Missing Out) memperkuat dorongan itu. Banyak orang akhirnya menghabiskan uang bukan karena perlu, tapi karena takut terlihat kurang bergaul, kurang bahagia, atau kurang berhasil dibanding orang lain. Padahal, semua itu hanya ilusi yang diciptakan sistem konsumsi untuk mempertahankan roda kapitalisme tetap berputar.
Jeratan Halus: Dari Pinjol ke Lingkaran Utang
Budaya konsumtif ini menjadi lebih berbahaya karena ditopang oleh kemudahan akses keuangan. Sekarang, siapa pun bisa mengambil pinjaman online hanya dalam hitungan menit. Prosesnya cepat, bunganya tinggi, dan iklannya manis: “Pinjam sekarang, bayar nanti.”
Masalahnya, dana itu sering kali tidak digunakan untuk hal produktif seperti modal usaha atau pendidikan, tapi untuk kebutuhan konsumtif — membeli gadget baru, pakaian bermerek, atau liburan impulsif. Akibatnya, banyak orang akhirnya terjebak dalam lingkaran utang konsumtif yang sulit diputus.
Lebih buruk lagi, ketika sebagian besar pendapatan habis untuk konsumsi dan cicilan, peluang untuk berinvestasi pada hal-hal penting seperti pendidikan, pelatihan kerja, atau tabungan masa depan menjadi semakin kecil. Dalam jangka panjang, ini menciptakan stagnasi ekonomi pribadi: pendapatan tidak meningkat, keterampilan tidak berkembang, dan masa depan finansial semakin rapuh.
Politik yang Turut Melanggengkan Konsumerisme
Siklus konsumtif ini bukan hanya soal perilaku individu. Politik juga punya andil besar di dalamnya. Menjelang pemilu, kita sering mendengar janji bantuan tunai langsung atau program populis yang memberikan uang cepat. Mungkin terasa membantu dalam jangka pendek, tapi pola ini justru memperkuat ketergantungan masyarakat pada “bantuan konsumtif”, bukan pada kemandirian ekonomi.
Lebih jauh, lemahnya pengawasan terhadap iklan berlebihan, pinjaman online predator, dan bunga kredit yang mencekik menunjukkan bahwa kebijakan publik kita masih berpihak pada kepentingan pasar, bukan rakyat. Ketika regulasi dibiarkan longgar, korporasi akan terus mengekspoitasi masyarakat — bukan sebagai warga negara yang berdaulat, melainkan sebagai konsumen yang harus terus membeli.
Dengan kata lain, kemiskinan di era modern bukan hanya akibat malas bekerja, tetapi juga karena sistem ekonomi dan politik yang sengaja membuat masyarakat sulit berpikir jernih dalam mengelola uangnya.
Solusi: Edukasi Finansial dan Kesadaran Diri
Jika akar masalahnya kompleks, maka solusinya juga harus menyeluruh. Langkah pertama yang paling mendasar adalah edukasi finansial sejak dini. Masyarakat perlu diajarkan untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan, memahami cara menabung, berinvestasi, dan merencanakan masa depan tanpa bergantung pada utang konsumtif.
Kedua, pemerintah harus tegas mengatur ekosistem keuangan digital. Regulasi terhadap pinjaman online, kartu kredit, dan iklan konsumtif perlu diperkuat agar tidak lagi menjerat masyarakat miskin. Bantuan sosial juga sebaiknya diarahkan untuk pemberdayaan — misalnya pelatihan kerja, dukungan UMKM, atau akses modal usaha — bukan sekadar transfer tunai yang cepat habis tanpa dampak jangka panjang.
Dan terakhir, perubahan terbesar harus datang dari diri sendiri. Mulailah dengan langkah sederhana: menyusun anggaran bulanan, menunda keinginan membeli barang yang tidak perlu, dan mencari kebahagiaan yang tidak bergantung pada materi. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada merek yang kita kenakan, tetapi pada kemampuan hidup dengan cukup dan bermakna.
Penutup: Belajar Menjadi Konsumen yang Kritis
Budaya konsumtif telah menjelma menjadi cermin zaman — sebuah paradoks di mana kemudahan hidup justru membawa manusia ke dalam perbudakan modern yang halus: utang, kecemasan sosial, dan kehilangan arah finansial.
Namun, lingkaran ini bukan tak mungkin diputus. Kuncinya ada pada kesadaran kolektif untuk hidup lebih bijak, sederhana, dan mandiri. Kita tidak bisa menunggu sistem berubah jika diri sendiri tidak mau berubah.
Kesejahteraan sejati bukan soal memiliki segalanya, melainkan kemampuan untuk tidak diperbudak oleh keinginan memiliki segalanya.
Penulis: Celyn Maria Putri Berliana Pardosi
Mahasiswa semester 1, Mata Kuliah Pengantar Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta). (*)
Pos terkait
