Tak Masuk Zonasi, Siswa Kurang Mampu Harus Mendapat Pendidikan yang Adil

Ketua Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendrofa
Ketua Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendrofa
Bagikan:

BANTEN | TD — Ketua Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendrofa berharap agar siswa kurang mampu di Banten bisa terus melanjutkan pendidikannya, tidak hanya di sekolah negeri, tetapi juga di sekolah swasta meski sebelumnya gagal diterima di sekolah negeri melalui jalur penerimaan zonasi.

Berkaca dari proses penerimaan siswa baru melalui jalur zonasi baru-baru ini, kata Yeremia, muncul sejumlah siswa kurang mampu di Banten terpaksa harus melanjutkan pendidikannya disekolah swasta karena tidak masuk melalui jalur zonasi di sekolah negeri, yang harus dicarikan solusinya agar bisa dibantu secara biaya pendidikannya.

Bacaan Lainnya

Bisa melalui intervensi berupa bantuan angaran ke sekolah swasta tempat siswa kurang mampu sekolah, atau melalui pemberian kartu pintar misalnya.

Dengan begitu, siswa kurang mampu tadi bisa terbantu biaya pendidikannya, mulai untuk keperluan membeli seragam sekolah, sepatu, tas hingga uang sakunya dan masih banyak lainnya dari bantuan pemerintah yang dikirimkan ke rekening siswa.

Melalui prinsip-prinsip pendidikan yang berkeadilan bagi masyarakat inilah, kata Yeremia, siswa kurang mampu di Banten diharapkan bisa terbantu secara ekonominya meski sekolahnya di swasta.

Pada sisi lain, melihat antusias masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah Negeri cukup tinggi, sementara daya tampung SMA Negeri dalam menerima lulusan SMP terbatas, semua itu, kata Yeremia, harus dicarikan solusinya, agar siswa kurang mampu di Banten bisa tetap lanjut bersekolah serta tetap mendapat perhatian dari Pemerintah.

“Sekolah negeri itu kan ada keterbatasannya (daya tampung). Ke depan misalnya memberdayakan sekolah swasta atau subsidi kepada anak, seperti kartu Indonesia pintar. Jadi, dimanapun dia (siswa kurang mampu) tetap mendapat perhatian pemerintah,” kata Yeremia kepada TangerangDaily, Selasa (23/8/2022).

Meski begitu, pihaknya masih belum bisa menjawab mengenai berapa idealnya anggaran yang harus dikucurkan Pemprov Banten untuk setiap siswanya, saat ini pihaknya masih terus berupa agar hal tersebut bisa terealisasi, salah satunya dengan mendiskusikannya dengan Pj Sekda Banten Tranggono agar harapan tersebut bisa terwujud.

Termasuk dengan mencarikan alternatif solusi lainnya agar siswa kurang mampu tadi bisa terus melanjutkan pendidikannya, khususnya pada jenjang SMA melalui fasilitasi dan peran dari Pemprov Banten.

Berkaca dari data yang dimiliki, setidaknya ada 800 ribu warga Banten masuk ke dalam kategori keluarga kurang mampu.

“Dari jumlah ini lah yang harus ditelusuri jumlah siswa SMA dari keluarga kurang mampu) secara by name by adress untuk difasilitasi pemerintah agar bantuan tepat sasaran,” katanya.

Sementara itu Pj Sekda Banten Tranggono belum bisa menjawab lebih jauh, pihaknya masih terus melakukan pembahasan bersama pihak DPRD Banten.

Meski begitu, atas harapan agar siswa kurang mampu di Banten yang bersekolah di sekolah swasta agar bisa dibantu secara anggaran oleh Pemprov Banten, hal tersebut mejadi perhatian Pemprov Banten ke depan.

“Nanti dulu, lagi proses, kalau udah ada kita kasi tahu. Itu menjadi perhatian (bantuan siswa kurang mampu disekolah swasta), prinsipnya dikasih kesempatan yang sama. Kita masih berproses,” tegas Tranggono. (Den/Rom)

Bagikan:

Pos terkait