Selain Menjaga Pemulihan Ekonomi, APBN Tahun 2023 Dirancang Untuk Kewaspadaan Gejolak Global

Bagikan:

BANTEN – Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Banten Mohammad Dody Fachrudin menyampaikan APBN tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi, namun tetap meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang masih terus berlangsung.

“Dari total Belanja Negara yang direncanakan tersebut, sebesar Rp28,9 triliun dialokasikan ke Provinsi Banten dalam bentuk belanja Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp11,1 triliun dan Dana Transfer ke Daerah termasuk Dana Desa sebesar Rp17,8 triliun,” ujar Dody
saat penyerahan DIPA dan TKD Provinsi Banten Tahun 2023, belum lama ini.

Selain itu, dirinya menuturkan alokasi belanja Kementerian Negara/Lembaga untuk Provinsi Banten, sebesar Rp11,1 triliun akan dialokasikan kepada 37 Kementerian Negara/ Lembaga yang terdiri dari 365 Satuan Kerja yang disalurkan oleh 3 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten.

“Sedangkan untuk Alokasi Transfer Ke Daerah dianggarkan sebesar Rp17,8 triliun termasuk dana desa. Nominal berbeda-berbeda, tentu itu parameternya diantaranya luas, jumlah penduduk dan kemudian kinerjanya serta beberapa hal lainnya,”katanya.

Sebelumnya, Pj Gubernur Banten Al Muktabar menyerahkan DIPA dan TKD tahun 2023 , kepada perwakilan Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (5/12/2022).

Pihaknya berharap, Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2023 sekaligus simbol dimulainya pelaksanaan APBN Tahun 2023. DIPA dan TKD diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan daerah maupun nasional dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Itu adalah hal mendasar, jadi kita di situasi ini dengan segala keadaannya nasional dan global yang membutuhkan percepatan dan yang diinginkan dari target itu. Kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi cepat dan melayani masyarakat itu kata kuncinya,” ungkap Al Muktabar.

Dikatakannya, penyerahan DIPA dan TKD tersebut akan menjadi basis dasar untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.

“Dan amanat tadi secara teknis dari Ibu Menteri Keuangan agar dana ini digunakan sesuai peraturan perundang-undangan dan tahapannya untuk bisa dipercepat. Karena pada dasarnya agenda biaya sudah disampaikan kepada kita baik itu melalui DIPA atau Buku TKD,” katanya.

Selanjutnya, Al Muktabar menuturkan pihaknya akan menggunakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten sebagai dasar untuk menetapkan agenda pemerintah yang akan dijadikan konsentrasi pada tahun 2023.

“Atas itu, maka beberapa di antaranya terkonsentrasi di OPD sesuai dengan bidang yang diperuntukan bagi perencanaan yang sudah kita persiapkan dari awal, tentu dengan perencanaan yang baik pekerjaan setengah telah selesai,” jelasnya.

“Serta dibutuhkannya pengawasan, baik itu oleh APIP, BPK, BPKP, APH dan stakeholder lainnya. Karena kita perlu melakukan pengawasan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya,” sambungnya.***

 

Bagikan: