APBN 2026 Disahkan: Tantangan dan Harapan di Balik Anggaran Rp3.842,7 Triliun

OPINI | TD —  Pengesahan APBN 2026 oleh DPR RI menandai langkah penting dalam perjalanan pembangunan nasional. Dengan total anggaran mencapai Rp3.842,7 triliun, keputusan ini bukan sekadar “ketok palu” administratif, melainkan cermin arah kebijakan ekonomi dan politik Indonesia menuju visi besar: Indonesia Emas 2045. Namun, di balik angka-angka fantastis ini, muncul pertanyaan besar: apakah anggaran sebesar ini mampu menjawab tantangan nyata rakyat?

Proses Panjang dan Dinamika Politik di Balik Anggaran

Pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 pada Sidang Paripurna DPR RI tanggal 31 Oktober 2024 merupakan hasil dari proses yang panjang dan kompleks. Sejak disampaikan oleh Presiden pada Agustus 2024, pembahasan melibatkan berbagai aktor: Badan Anggaran (Banggar) DPR, kementerian teknis, serta lembaga seperti BPS dan Bank Indonesia.

Baca Juga

8 jam  lalu

One Piece, Kritik Sosial, dan Batasan Ekspresi di Indonesia: Sebuah Refleksi Demokrasi

32 Redaksi

Asumsi dasar yang digunakan—pertumbuhan ekonomi 5,2%, inflasi 2,5% ±1%, nilai tukar Rp16.300 per dolar AS, dan defisit anggaran 2,53% dari PDB—mengindikasikan optimisme pemerintah terhadap kondisi ekonomi ke depan.

Namun, tidak semua fraksi di DPR sepakat secara mutlak. Beberapa, seperti PDI-P dan Gerindra, mengkritik potensi pemborosan dan praktik korupsi jika alokasi tidak diawasi secara ketat. Meski akhirnya disetujui, prosesnya melalui negosiasi alot, terutama terkait isu subsidi energi sebesar Rp502,5 triliun, yang dianggap krusial untuk menjaga daya beli masyarakat.

Distribusi Anggaran dan Prioritas Pembangunan

Anggaran belanja negara sebesar Rp3.613,8 triliun dialokasikan untuk tiga pos utama:

• Kementerian dan lembaga: Rp2.089,2 triliun (57,8%)
• Transfer ke daerah: Rp1.041,5 triliun (28,8%)
• Pembiayaan lainnya: Rp483,1 triliun (13,4%)

Baca Juga

5 hari  lalu

Rotasi Jabatan di Pemkot Tangsel Tunggu Persetujuan Gubernur Banten

136 Nazwa

Fokusnya diarahkan pada delapan prioritas dalam RPJMN 2025–2029, antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, ekonomi hijau, dan hilirisasi SDA.

Beberapa alokasi penting antara lain:

• Pendidikan: Rp724,3 triliun (20% dari total belanja), mendukung KIP, pendidikan vokasi, dan peningkatan kualitas SDM.
• Kesehatan: Rp202,1 triliun, diarahkan pada JKN, layanan pascapandemi, dan pemerataan layanan kesehatan.
• Infrastruktur: Rp423,4 triliun, termasuk proyek strategis seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan jalan tol.
• Transfer ke daerah: Naik 5,2% untuk memperkuat otonomi lokal dan pembangunan di wilayah tertinggal seperti Papua dan Maluku.

Subsidi tetap dipertahankan, tetapi dengan dorongan rasionalisasi, agar tidak membebani APBN secara jangka panjang. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan sosial dan disiplin fiskal.

Dampak Strategis dan Tantangan Pelaksanaan

APBN 2026 berpotensi menjadi katalisator penting bagi pertumbuhan dan stabilitas nasional. Proyeksi PDB mencapai Rp23.000 triliun menjadi sinyal pemulihan pasca-resesi global. Bagi pelaku usaha, alokasi infrastruktur membuka ruang investasi, sedangkan anggaran bantuan sosial Rp500 triliun diharapkan menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 7,5%.

Namun, tantangan serius tetap membayangi:

1. Fluktuasi global – Perubahan harga komoditas, seperti energi dan pangan, dapat menggoyahkan asumsi penerimaan negara.
2. Korupsi dan pemborosan – Menurut KPK, potensi kerugian negara mencapai Rp50 triliun per tahun. Tanpa pengawasan ketat, anggaran sebesar ini bisa menjadi ladang praktik curang.
3. Perubahan iklim – Alokasi lingkungan hidup yang hanya 0,4% dari total APBN dinilai tidak cukup untuk menghadapi ancaman krisis iklim.

Ini menjadi kritik tajam terhadap kebijakan fiskal yang masih didominasi pendekatan konvensional, belum cukup berpihak pada transisi energi, inovasi hijau, atau penguatan ekonomi digital.

Demokrasi Fiskal: APBN sebagai Instrumen Rakyat, Bukan Sekadar Dokumen

APBN seharusnya tidak dipandang hanya sebagai kumpulan angka. Ia adalah refleksi politik anggaran yang menyentuh hidup masyarakat secara langsung. Di sinilah pentingnya demokrasi fiskal—di mana DPR sebagai wakil rakyat tidak hanya menyetujui anggaran, tetapi juga mengawasi pelaksanaannya secara ketat dan transparan.

Bagi generasi muda, khususnya mahasiswa, APBN 2026 adalah kesempatan untuk mengawal masa depan bangsa. Mendorong partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan anggaran bisa menjadi kunci untuk mencegah penyimpangan.

Kesimpulan: Ujian Nyata Komitmen Pembangunan Berkelanjutan

Pengesahan APBN 2026 senilai Rp3.842,7 triliun adalah tonggak penting dalam perjalanan pembangunan Indonesia. Namun, apakah ini benar-benar menjadi jembatan menuju kesejahteraan rakyat, atau sekadar formalitas politik, akan ditentukan oleh pelaksanaannya.

Di tengah dinamika politik 2025 dan tekanan global, tantangan transparansi, efisiensi, serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat harus menjadi fokus utama. Jika dijalankan dengan komitmen tinggi, anggaran ini bukan hanya mendekatkan kita pada visi Indonesia Emas 2045, tetapi juga memperkuat kepercayaan rakyat terhadap institusi demokrasi.

Penulis: Raysyah Diyatu Shifa
Mahasiswa Semester 1, Pengantar Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. (*)