Gugat Keputusan Menteri ESDM, Warga Banten Juga Tolak Badak Ujung Kulon Dipindah ke Alas Purwo

waktu baca 5 menit
Sabtu, 21 Nov 2026 22:32 31 Nazwa

PANDEGLANG | TD — Warga dan tim advokasi di Banten menyiapkan langkah hukum untuk mempersoalkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Pada saat yang sama, warga Ujung Kulon menyatakan penolakan terhadap wacana pemindahan badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

Dua persoalan tersebut mengemuka dalam konsolidasi warga dan tim advokasi di Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Sabtu (21/11/2026). Pertemuan itu menjadi ruang bagi warga untuk mempertanyakan keterbukaan pemerintah dalam mengambil kebijakan yang dinilai berpotensi memengaruhi lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Ketua Peradi Rumah Bersama Advokat (RBA) Banten Raya sekaligus inisiator gerakan, Raden Elang Yayan Mulyana, mengatakan tim advokasi tengah menyiapkan keberatan administratif terhadap Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Keputusan yang ditetapkan pada 12 Februari 2026 itu rencananya akan diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia, termasuk upaya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Kami tidak ingin kebijakan yang menyangkut masa depan Banten berjalan tanpa pengujian yang terbuka dan akuntabel. Karena itu, kami sedang menyiapkan langkah hukum terhadap Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten,” kata Raden Elang.

Menurut dia, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut penetapan wilayah pertambangan, melainkan juga hak masyarakat untuk mengetahui dasar pertimbangan dan proses pengambilan keputusan pemerintah.

“Bagi kami, persoalan ini bukan semata-mata soal pertambangan, melainkan juga menyangkut hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana kebijakan ditetapkan, apa dasar pertimbangannya, dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan serta kehidupan warga,” ujarnya.

Tim advokasi, kata Raden Elang, ingin memastikan kebijakan tersebut dapat diuji secara terbuka dan dipertanggungjawabkan. Namun, langkah hukum itu masih dalam tahap persiapan keberatan administratif.

Warga Tolak Badak Jawa Dipindah ke Alas Purwo

Selain persoalan pertambangan, konsolidasi tersebut menyoroti wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

Bagi warga di sekitar Ujung Kulon, rencana itu bukan sekadar urusan memindahkan satwa dari satu kawasan konservasi ke kawasan lain. Mereka mempertanyakan dasar ilmiah, keterbukaan informasi, serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut keberlangsungan badak Jawa.

Usep Saepudin, warga Ujung Kulon yang mengikuti konsolidasi, mengatakan perhatian masyarakat terhadap pengelolaan konservasi badak Jawa menguat sejak kematian seekor badak bernama Musofa pada 2025.

Menurut Usep, pihak Balai TNUK menyampaikan bahwa Musofa mati karena sakit. Namun, ia menyebut sebagian warga mempertanyakan penjelasan tersebut dengan merujuk pada informasi mengenai penggunaan perangkap.

Persoalan itu, menurut dia, turut memengaruhi sikap masyarakat terhadap rencana translokasi atau pemindahan badak Jawa.

Usep mengungkapkan, dalam pertemuan sosialisasi dan istigasah pada 30 Agustus 2026, pihak Balai TNUK menyampaikan informasi mengenai rencana translokasi tahap kedua, terutama terkait proses penangkapan badak sebelum dibawa ke Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA).

JRSCA merupakan kawasan di dalam TNUK yang dikembangkan untuk mendukung konservasi badak Jawa melalui pengelolaan habitat dan pemantauan satwa.

Pertemuan tersebut dihadiri berbagai unsur masyarakat, mulai dari ulama, tokoh masyarakat, kepala desa di wilayah Cimanggu dan Sumur, hingga kalangan pemuda.

Menurut Usep, sekitar 90 persen warga yang hadir mendukung program translokasi dengan syarat pelaksanaannya tetap berada di dalam kawasan TNUK, bukan ke Alas Purwo.

Dukungan itu juga disertai catatan agar penggunaan pit rap, yakni perangkap yang dikhawatirkan warga berkaitan dengan kematian Musofa, tidak dilakukan. Menurut Usep, dalam pertemuan tersebut pihak balai menyampaikan bahwa metode itu tidak lagi digunakan.

Warga yang hadir kemudian menandatangani pernyataan dukungan terhadap program translokasi dengan syarat tetap dilaksanakan di kawasan TNUK.

Karena itu, Usep mengaku terkejut ketika menemukan pemberitaan mengenai wacana pemindahan badak Jawa ke Alas Purwo. Ia mengatakan warga sebelumnya tidak mengetahui rencana tersebut.

“Kami mendukung upaya konservasi badak Jawa, tetapi bukan berarti menyetujui pemindahan ke luar kawasan Ujung Kulon. Dukungan warga memiliki syarat yang jelas, yakni translokasi tetap dilakukan di dalam kawasan TNUK,” kata Usep.

Ia meminta Balai TNUK terbuka mengenai rencana pengelolaan badak Jawa, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut dia, masyarakat harus memperoleh informasi yang jelas agar tidak dihadapkan pada perubahan kebijakan tanpa penjelasan memadai.

Konservasi Harus Terbuka dan Berbasis Kajian Ilmiah

Raden Elang menilai, kebijakan konservasi satwa langka tidak cukup hanya didasarkan pada keputusan administratif. Setiap langkah, menurut dia, perlu disertai kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan mekanisme pengawasan yang jelas.

“Upaya konservasi harus bertumpu pada kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, transparansi informasi, dan pengawasan yang jelas. Masyarakat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penerima keputusan, tetapi harus memperoleh penjelasan yang memadai,” ujarnya.

Ia menegaskan, masyarakat perlu dilibatkan dalam kebijakan yang berpotensi memengaruhi lingkungan, habitat satwa, serta ruang hidup warga. Pemerintah dan instansi terkait juga perlu menjelaskan tujuan, dasar pertimbangan, serta konsekuensi dari kebijakan yang diambil.

Bagi tim advokasi dan warga yang mengikuti konsolidasi, persoalan pertambangan di Banten dan rencana pemindahan badak Jawa sama-sama menyangkut kepentingan publik yang membutuhkan keterbukaan dan pertanggungjawaban.

Konsolidasi di Pulosari itu diikuti warga dari berbagai latar belakang, termasuk advokat, pegiat lingkungan, mahasiswa pecinta alam, serta organisasi masyarakat yang menaruh perhatian terhadap persoalan pertambangan dan konservasi badak Jawa.

Mereka mendorong agar setiap kebijakan yang menyangkut lingkungan dan masa depan masyarakat tidak hanya ditetapkan melalui mekanisme administratif, tetapi juga disertai transparansi, dasar pertimbangan yang jelas, serta ruang partisipasi publik yang memadai. (Red)

LAINNYA