Setahun Duet Maesyal–Intan, PDIP Kabupaten Tangerang Sampaikan Catatan Kritis
Deden Umardani. (Foto: Dok. Pribadi)TANGERANG | TD – Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) DPRD Kabupaten Tangerang melontarkan sejumlah catatan kritis atas satu tahun kepemimpinan Bupati Moch. Maesyal Rasyid dan Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah.
Di satu sisi, duet Maesyal–Intan dinilai mampu menampilkan wajah birokrasi yang lebih tertata dengan kapasitas administratif yang cukup mumpuni, ditandai antara lain oleh kemajuan digitalisasi pelayanan publik. Namun di sisi lain, F-PDIP menilai masih terdapat persoalan mendasar di sektor pendidikan, pengelolaan sampah, ketenagakerjaan, hingga keberpihakan pada ekonomi mikro yang belum tertangani optimal.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tangerang, Deden Umardani, secara tegas menyampaikan kritik terhadap capaian satu tahun pemerintahan tersebut.
“Keberhasilan memimpin tidak bisa hanya diukur dari seberapa sering muncul di ruang publik atau media sosial. Ukurannya adalah keberanian membereskan persoalan-persoalan fundamental yang selama ini menjadi beban masyarakat,” tegasnya.
Cepat Tanggap, Lemah Pencegahan
Deden mengawali catatannya dengan apresiasi terhadap distribusi pelayanan administrasi kependudukan yang kini telah menjangkau 29 kecamatan. Warga tak lagi harus mengantre panjang di Pusat Pemerintahan (Puspem) untuk mengurus dokumen kependudukan.
Respons cepat pemerintah daerah saat terjadi bencana pun diakui patut diapresiasi. Namun, menurutnya, langkah pencegahan masih lemah.
“Respons tanggap bencana memang cepat, dan itu kita apresiasi. Tapi mana antisipasi dan pencegahannya?” ujarnya.
Ia menilai Pemkab Tangerang masih terjebak dalam pola pikir reaktif, bergerak setelah bencana terjadi. F-PDIP mendorong normalisasi sungai secara masif, pembangunan waduk, serta penertiban bangunan—termasuk industri—yang melanggar garis sempadan sungai.
“Kalau tidak ada langkah preventif, banjir akan terus menjadi tamu tahunan,” katanya.
Ancaman Kelas Tanpa Guru
Di sektor pendidikan, Deden menilai persoalan jauh lebih serius. Ia mengingatkan bahwa program sosial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) memang baik, tetapi tidak boleh menutupi krisis kekurangan guru.
“Memberi makan anak sekolah itu baik, tapi membiarkan mereka belajar tanpa guru adalah bencana peradaban. Jangan sampai perutnya diisi, tapi kepalanya kosong,” kritiknya.
Data yang disampaikan F-PDIP menunjukkan Kabupaten Tangerang saat ini kekurangan sekitar 6.000 guru SD dan SMP negeri. Di sisi lain, terdapat sekitar 2.000 guru honorer yang terancam tidak lagi bekerja akibat kebijakan penghapusan honorer.
Dengan tambahan 100–200 guru yang pensiun setiap bulan, kekurangan tenaga pendidik berpotensi melonjak hingga 8.000 orang.
“Nanti banyak ruang kelas tanpa guru. Dampaknya mungkin tidak terasa sekarang, tapi lima sampai sepuluh tahun ke depan kita bisa menghadapi generasi yang tertinggal secara literasi,” ujarnya.
Sekolah dan Infrastruktur Pendidikan
F-PDIP juga menyoroti persoalan infrastruktur pendidikan. Meski ada kebijakan SPP gratis untuk sekolah swasta, Deden menilai itu sekadar menjalankan amanat regulasi, bukan terobosan luar biasa.
Menurutnya, masih banyak sekolah negeri yang status tanahnya belum tersertifikasi sehingga rawan sengketa. Selain itu, kondisi ruang kelas rusak berat hingga sedang masih banyak ditemukan.
“Dengan APBD lebih dari Rp8 triliun, alokasi pendidikan di atas 20 persen harus benar-benar terasa. Jangan cuma numpang lewat,” tegasnya.
Ia mencontohkan Desa Talagasari, Kecamatan Cikupa, dengan jumlah penduduk sekitar 17.000 jiwa tetapi hanya memiliki satu SD negeri. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menjadi “bom waktu” jika tidak segera diatasi.
Tata Kelola Sampah Dinilai Belum Serius
Persoalan sampah juga menjadi sorotan. Deden menilai Pemkab Tangerang terkesan hanya fokus pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sementara sistem tata kelola dari hulu belum dibenahi.
Dengan 281 armada angkut untuk 274 desa/kelurahan, secara jumlah armada sebenarnya mencukupi. Namun, menurutnya, persoalan terletak pada manajemen.
“Ini bukan soal kurang mobil, tapi soal sistem. Kalau tata kelolanya bagus, sampah tidak akan menumpuk,” katanya.
Pengangguran dan “Sertifikat Tanpa Kerja”
Di sektor ketenagakerjaan, F-PDIP menyoroti tingginya angka pengangguran yang diduga berkaitan dengan kurikulum Balai Latihan Kerja (BLK) yang tidak selaras dengan kebutuhan industri.
“Kita melatih 1.500 orang per tahun. Tapi dilatih apa? Kalau industri butuh penjahit sepatu, tapi yang dilatih otomotif, ya tidak akan terserap. Kita hanya menghasilkan pengangguran bersertifikat,” kritik Deden.
Ia juga mendesak pembentukan Satgas Anticalo Tenaga Kerja untuk memberantas praktik percaloan masuk pabrik.
“Calo ada karena ada orang dalam yang bermain. Pemerintah harus tegas,” tandasnya.
Bangun Daerah Berbasis Data
Menutup pernyataannya, Deden berharap pemerintahan Maesyal–Intan ke depan lebih mengedepankan pembangunan berbasis data riil, bukan sekadar kehendak elite.
Ia menekankan pentingnya keberpihakan nyata kepada pelaku ekonomi mikro, petani dengan irigasi rusak, serta nelayan yang masih terjerat tengkulak.
“Bangunlah sesuai kebutuhan masyarakat, bukan untuk terlihat hebat. Selesaikan masalah pengangguran, kemiskinan, putus sekolah, dan tata kelola sampah secara serius. Dampaknya memang tidak instan, tapi itulah ukuran kepemimpinan yang sesungguhnya,” pungkasnya. (Jay/Red)
Pos terkait
