Pemerintah China Semakin Memperketat Pelarangan Kripto
Ilustrasi kebijakan ketat China terhadap aset kripto. Gambar dibuat dengan bantuan AI.KRIPTO | TD – Pemerintah China kembali menegaskan sikap keras terhadap aset kripto. Dalam perkembangan terbaru, otoritas moneter dan regulator pasar keuangan Negeri Tirai Bambu semakin memperkuat pembatasan terhadap berbagai aktivitas yang berkaitan dengan “virtual currency”, sekaligus menutup celah-celah baru yang selama ini muncul melalui jalur offshore, stablecoin, serta tokenisasi aset dunia nyata (real-world assets/RWA).
Langkah ini memperlihatkan bahwa China tidak sekadar mempertahankan kebijakan lama, melainkan terus memperluas dan memperdalam pengawasan demi menjaga stabilitas sistem keuangan nasional serta kontrol negara atas arus modal.
Sumber Berita Terkini
Pengetatan terbaru ini mengacu pada laporan Reuters (awal Februari 2026) yang menyebutkan bahwa otoritas China berkomitmen untuk “meningkatkan pengawasan dan penindakan” terhadap mata uang virtual. Fokus kebijakan mencakup stablecoin tertentu, tokenisasi aset yang terkait dengan aset onshore China, serta aktivitas kripto lintas-batas yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas keuangan.
Poin-Poin Aturan Resmi yang Disorot
Beberapa poin utama kebijakan yang kembali ditegaskan dan diperketat antara lain:
- Penegasan bahwa aktivitas kripto tertentu tetap dikategorikan sebagai aktivitas finansial ilegal
Pemerintah China menegaskan kembali bahwa perdagangan, promosi, dan layanan tertentu terkait mata uang virtual tidak diakui dalam sistem keuangan resmi. - Pembatasan dan pelarangan terhadap stablecoin tertentu
Terutama stablecoin yang dipatok ke yuan (CNY) dan diterbitkan secara offshore tanpa izin, karena dinilai berpotensi mengganggu kedaulatan moneter. - Pengawasan lebih ketat terhadap tokenisasi aset onshore
Produk kripto atau token yang dikaitkan dengan aset fisik atau keuangan di dalam negeri akan diperiksa secara ketat untuk mencegah spekulasi dan risiko lintas-batas. - Kewajiban kepatuhan dan pelaporan untuk produk tokenisasi offshore
Tokenisasi berbasis aset China yang diterbitkan di luar negeri diwajibkan mengikuti proses pendaftaran dan pengawasan tambahan dari regulator.
Implikasi Pengetatan Regulasi
Pengetatan kebijakan ini berpotensi menimbulkan beberapa dampak utama:
- Tekanan likuiditas jangka pendek di pasar kripto global akibat meningkatnya kehati-hatian investor.
- Peningkatan volatilitas harga, terutama saat berita regulasi China dirilis, mengingat sensitivitas pasar kripto terhadap kebijakan negara besar.
- Perubahan struktur industri, di mana inovasi berbasis blockchain diarahkan ke model yang lebih terkontrol dan berbasis izin (permissioned), bukan kripto terbuka (permissionless).
Dugaan Alasan Pemerintah China Melarang Kripto
Beberapa faktor utama yang diduga melatarbelakangi kebijakan ketat China antara lain:
- Perlindungan terhadap warga negara
Kripto dipandang berisiko tinggi dan sarat spekulasi, baik di pasar spot maupun derivatif, sehingga dinilai dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. - Pengendalian arus modal keluar
Kripto berpotensi menjadi sarana perpindahan dana lintas negara yang sulit diawasi, sehingga bertentangan dengan kebijakan kontrol modal China. - Menjaga dominasi mata uang digital resmi (e-CNY)
Pemerintah tidak ingin mata uang digital yuan kalah bersaing dengan stablecoin atau Bitcoin dalam fungsi pembayaran dan penyimpanan nilai. - Kesulitan pengawasan dan penegakan hukum
Sifat kripto yang terdesentralisasi dan lintas-batas dinilai menyulitkan pengawasan, pencegahan pencucian uang, dan penegakan hukum. - Pandangan bahwa kripto bersifat spekulatif
Kripto diposisikan sebagai aset spekulatif berisiko tinggi, berbeda dengan saham dan instrumen keuangan lain yang berada dalam kerangka regulasi ketat.
Dampak bagi Pelaku Industri Kripto
Bagi pelaku industri seperti miner, validator, dan penyedia layanan terkait:
- Ruang operasional domestik semakin terbatas.
- Model bisnis yang melibatkan pasar offshore menjadi lebih berisiko akibat pengawasan lintas-batas.
- Arah pengembangan teknologi blockchain cenderung diarahkan ke proyek yang dapat dikontrol dan patuh regulasi.
Dampak bagi Investor Kripto
Bagi investor, kebijakan ini berpotensi menyebabkan:
- Meningkatnya volatilitas jangka pendek akibat sentimen negatif.
- Keterbatasan akses layanan kripto melalui jalur resmi.
- Perpindahan sementara ke aset defensif hingga kepastian regulasi membaik.
Alternatif Investor China
Bagi investor China yang masih ingin mencari eksposur investasi, jalur yang relatif lebih aman secara kepatuhan umumnya dilakukan melalui:
- Instrumen pasar modal tradisional seperti saham perusahaan teknologi, semikonduktor, atau infrastruktur digital yang terkait ekosistem blockchain.
- Produk keuangan terregulasi di yurisdiksi yang secara hukum memperbolehkan eksposur aset digital.
- Aset lindung nilai seperti emas atau instrumen defensif lainnya sambil menunggu stabilitas kebijakan.
Kesimpulan Umum
Pengetatan regulasi kripto di China menegaskan satu hal penting: negara tersebut memprioritaskan stabilitas sistem keuangan, kontrol arus modal, dan kedaulatan moneter di atas kebebasan inovasi kripto terbuka. Dampaknya tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga bergaung ke pasar kripto global.
Dalam jangka panjang, kebijakan ini berpotensi menggeser arah perkembangan industri aset digital, dari model bebas dan terdesentralisasi menuju struktur yang lebih terkendali, terawasi, dan berbasis kepatuhan.
Penulis : Sugeng Prasetyo. (*)
Pos terkait
