Setahun Pemerintahan: Indonesia Makin Berpengaruh di Diplomasi Iklim Global Pasca-COP30
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema “Capaian Satu Tahun dan COP 30”, Kamis (27/11/2025). (Foto: Ist)JAKARTA | TD — Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, posisi Indonesia dalam diplomasi iklim global semakin menguat. Pasca-COP30 di Belem, Brasil, Indonesia tampil sebagai salah satu aktor kunci di tengah stagnasi negosiasi internasional yang masih membayangi forum iklim dunia.
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menyebut COP30 sebagai tonggak penting yang menegaskan arah baru diplomasi iklim Indonesia. Meski sejumlah pasal krusial Paris Agreement, termasuk Artikel 6 tentang mekanisme perdagangan karbon, belum mencapai titik temu, Indonesia memilih bergerak lebih progresif melalui strategi multijalur.
“Dalam konteks multilateral, banyak agenda mengalami stagnasi. Karena itu Indonesia menggunakan dua jalur, yakni negosiasi dan soft diplomacy,” ujarnya dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) NgobrolINdonesia bertema Capaian Satu Tahun dan COP 30, Kamis (27/11/2025).
Selama COP30, Indonesia menggelar 14 pertemuan bilateral dan memperkuat kolaborasi dengan 10 organisasi internasional. Salah satu langkah strategis yaitu aliansi tiga negara pemilik hutan tropis terbesar—Indonesia, Brasil, dan Republik Demokratik Kongo—yang menguasai 52% hutan tropis dunia. Indonesia juga mendorong inisiatif Tropical Forest Forever Facility, yang disambut positif oleh Presiden Prabowo dengan komitmen pendanaan US$1 miliar atau sekitar Rp16,7 triliun.
Indonesia menegaskan perannya sebagai negara terdepan dalam implementasi Pasal 6.2 Paris Agreement, melalui kerja sama operasional dengan Norwegia. “Saat negara-negara masih berdebat selama 10 tahun tanpa kemajuan signifikan, Indonesia membuktikan implementasi nyata,” tegas Hanif. Kerja sama ini menghasilkan hampir 12 juta ton CO₂ ekuivalen transaksi karbon internasional, sementara stok karbon nasional yang telah diverifikasi UNFCCC mencapai hampir 1 miliar ton CO₂ ekuivalen.
Pemerintah juga mencatat pengurangan emisi sebesar 500 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2019–2024, serta membawa pulang kesepakatan mitigasi setara 14,75 juta ton CO₂ ekuivalen—jumlah yang bernilai sekitar Rp7 triliun.
Di dalam negeri, penurunan deforestasi menjadi capaian penting. Setelah moratorium izin sawit dan perlindungan hutan primer diberlakukan, deforestasi Indonesia terus menurun dan mencapai titik terendah dalam sejarah pada 2020 sebesar 110.000 hektare. Pada 2024, angkanya kembali turun menjadi 75.000 hektare. Pemerintah juga menargetkan reforestasi 12,7 juta hektare dalam kerangka NDC.
Tantangan lain muncul di sektor sampah, dengan timbulan nasional mencapai 143.000 ton per hari. Melalui Perpres 109/2025, pemerintah mempercepat pembangunan fasilitas waste-to-energy di kota-kota besar. KLH telah menutup 514 TPA open dumping dan memperkuat pengawasan melalui PP 26/2025. Dalam satu tahun terakhir, hampir 1.000 kasus pelanggaran lingkungan ditangani, dengan nilai gugatan mencapai Rp18 triliun dan kontribusi PNBP Rp700 miliar.
Dengan fondasi kebijakan yang semakin kuat, pemerintah menegaskan komitmen untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. “Masalah lingkungan tidak bisa diselesaikan satu pihak. Kita harus bergandengan tangan dan bergerak sekarang,” tutup Hanif. (*)
Pos terkait
