Pembatasan Media Sosial: Ancaman Nyata bagi Kebebasan Digital dan Demokrasi

OPINI | TD — Pembatasan media sosial bukan sekadar masalah teknis, melainkan ancaman nyata bagi kebebasan digital dan kualitas demokrasi. Di era ketika ruang publik banyak bergeser ke ranah online, media sosial menjadi sarana utama masyarakat untuk menyuarakan pendapat, mengkritisi kebijakan, hingga berpartisipasi dalam politik. Namun, ketika akses ke platform digital dibatasi, hak warga untuk berekspresi ikut tergerus, kepercayaan terhadap pemerintah melemah, dan legitimasi demokrasi dipertaruhkan.

Ketika Suara Publik Terhenti

Akhir Agustus 2025 menjadi momen yang menyadarkan banyak orang akan rapuhnya kebebasan digital. Ribuan massa turun ke jalan menolak kebijakan yang dianggap merugikan rakyat, namun demonstrasi itu berakhir tragis ketika seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, kehilangan nyawanya setelah terlindas mobil Brimob.

Baca Juga

2 hari  lalu

Narasi Buzzer Politik: Ancaman Senyap bagi Demokrasi Indonesia di Era Digital

42 Nazwa

Di saat bersamaan, koneksi internet melambat dan akses media sosial terbatas. Publik kesulitan mengunggah story, siaran langsung, atau menyebarkan informasi. Pertanyaan pun muncul: apakah suara rakyat sengaja dibungkam?

Kementerian Komunikasi dan Digital membantah adanya pembatasan, tetapi keresahan publik tidak serta-merta hilang. Faktanya, gangguan digital terbukti menghambat komunikasi, mempersempit ruang kritik, dan memunculkan kecurigaan terhadap transparansi pemerintah.

Dampak Politik, Keadilan, dan Keamanan

Alasan yang sering dipakai pemerintah untuk membatasi media sosial adalah demi keamanan dan mencegah hoaks. Namun, dampaknya justru jauh lebih luas. Ketika ruang kritik dipersempit, rakyat kehilangan kesempatan menyampaikan aspirasi. Partisipasi politik pun terhambat.

Baca Juga

1 hari  lalu

Netralitas TNI-Polri pada Pemilu 2024: Antara Komitmen dan Realitas

51 Nazwa

Keadilan dalam demokrasi tidak hanya berarti perlakuan sama di hadapan hukum, tetapi juga kesetaraan kesempatan untuk bersuara. Pembatasan media sosial mengikis prinsip itu.

Dari perspektif keamanan, kebijakan ini kontraproduktif. Gangguan komunikasi bisa memperlambat respons dalam situasi darurat, menyulitkan penyebaran informasi penting, bahkan memicu kesalahpahaman massal. Bukannya menambah rasa aman, justru ketidakpercayaan masyarakat semakin besar dan potensi konflik meningkat.

Tantangan Demokrasi Digital

Pembatasan media sosial membuka mata kita bahwa demokrasi digital Indonesia menghadapi tantangan serius:

1. Minim akuntabilitas pemerintah. Tanpa mekanisme kontrol, alasan “demi keamanan” bisa menjadi justifikasi untuk membungkam kritik.
2. Dominasi negara atas ruang digital. Narasi resmi pemerintah lebih menonjol dibanding suara rakyat.
3. Rendahnya literasi digital. Hoaks mudah tersebar, sementara akar masalah pendidikan politik belum terselesaikan.
4. Belum diakuinya hak digital sebagai hak asasi. Tanpa payung hukum, warga tetap rentan menghadapi pembatasan sewenang-wenang.
5. Ketergantungan pada platform asing. Algoritma dan kebijakan global perusahaan raksasa digital belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Baik, saya tambahkan kalimat penutup yang lebih retoris dan tajam agar artikel opini ini memberi “pukulan akhir” yang menggugah pembaca:

Penutup

Pembatasan media sosial adalah ancaman serius bagi kebebasan digital sekaligus ujian bagi demokrasi Indonesia. Demokrasi tidak akan sehat jika rakyat tidak memiliki ruang aman untuk bersuara.

Menjaga keseimbangan antara keamanan dan kebebasan berekspresi bukan hanya urusan teknis, tetapi cermin kualitas demokrasi. Tanpa transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hukum atas hak digital, pembatasan media sosial hanya akan memperlebar jurang antara rakyat dan pemerintah.

Hanya dengan kebebasan digital yang dijamin secara adil, masyarakat dapat benar-benar didengar dan berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan politik bangsa. Jika pemerintah terus memilih jalan pembatasan, maka demokrasi kita hanya akan tinggal nama—sebuah papan kosong tanpa suara rakyat di dalamnya.

Penulis: Safa Azalia, Mahasiswa Semester 1, Mata Kuliah Pengantar Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA). (*)