Musorkot Tak Kunjung Digelar, Ada Ketidaksepahaman di Tubuh KONI Tangsel?
Penyelenggaraan Musorkot KONI Tangerang Selatan hingga akhir Juli 2025 masih belum menemui kejelasan. Perbedaan pernyataan antara pengurus, serta belum digelarnya rapat pleno, membuat proses penjaringan dan pembentukan panitia belum bisa berjalan. Situasi ini memunculkan dugaan adanya ketidakkompakan di internal KONI Tangsel. (Foto: Ist)KOTA TANGSEL | TD – Rencana pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) KONI Tangerang Selatan (Tangsel) hingga akhir Juli 2025 masih belum mendapatkan kepastian.
Kepala Bidang Organisasi KONI Tangsel, Henry Kristianto, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil dari rapat pleno yang dianggap sebagai dasar kolektif untuk menetapkan berbagai hal terkait Musorkot, termasuk SK Tim Penjaringan, pembentukan panitia pelaksana, dan pengaturan teknis acara.
“Kami masih menunggu rapat pleno. Itu adalah kewenangan pengurus secara kolektif. SK Tim Penjaringan juga tidak dapat diterbitkan tanpa adanya rapat pleno tersebut,” ungkap Henry saat dihubungi pada Rabu, 30 Juli 2025.
Henry menambahkan bahwa proses persiapan, seperti pembentukan panitia penyelenggara (organizing committee/OC) dan komite pengarah (steering committee/SC), juga belum dapat dilakukan sebelum rapat pleno dilaksanakan.
“Kami sudah memberikan masukan kepada Ketua KONI dan siap mendukung Musorkot, tetapi tetap harus menunggu undangan resmi dari ketua untuk rapat pleno,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua KONI Tangsel, Hamka Handaru, menegaskan bahwa tanggung jawab penyelenggaraan Musorkot sepenuhnya berada di tangan panitia yang telah dibentuk. Ia juga mengaku tidak terlibat dalam urusan teknis atau keputusan detail.
“Semua kembali kepada panitia. Pengumuman harus sudah ada pada bulan Agustus. Kami tidak menghalangi proses apapun. Saya sudah tidak terlibat lagi,” kata Hamka saat dikonfirmasi.
Hamka menambahkan bahwa seluruh struktur panitia, termasuk OC dan SC, sudah terbentuk. Ia juga menekankan bahwa penerbitan SK bukan hanya tanggung jawab ketua, melainkan merupakan usulan dari tim panitia.
“Untuk SK, usulannya datang dari mereka (Tim Penjaringan dan panitia). Jadi tidak harus selalu dari saya. Prosesnya tetap berjalan, dan kami tidak memiliki niat untuk menunda Musorkot,” jelas Hamka. (*)
Pos terkait
