Kebijakan Gas 3 Kg Menyusahkan Warga, Abraham Desak Pemerintah Segera Bertindak
Anggota Komisi V DPRD Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono, saat diwawancarai awak media terkait kelangkaan gas 3 kg di Banten, Senin, 3 Februari 2025. (Foto: Ist) TANGERANG | TD – Anggota Komisi V DPRD Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono, mendesak Pemerintah Pusat mengevaluasi kebijakan distribusi gas 3 kg karena telah menyusahkan masyarakat.
Pernyataan Abraham tersebut menyikapi situasi kesulitan yang dialami masyarakat karena tidak mudah mendapatkan gas 3 kg. Masyarakat harus mengantre di pangkalan gas, bahkan harus berkeliling mencari pangkalan yang tersedia stok sejak peran pengecer dihapuskan oleh kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia 1 Februari 2025.
Abraham menyatakan, situasi demikian telah pada tahap darurat, karena memicu kelangkaan ketersediaan gas 3 kg yang menjadi kebutuhan vital masyarakat.
“Kondisi ini bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi sudah menjadi keadaan darurat yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama bagi rumah tangga dan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang sangat bergantung pada ketersediaan gas 3 kg.” ujarnya kepada wartawan, Senin, 3 Februari 2025.
Ia menekankan bahwa kelangkaan ini telah menyebabkan banyak warga terpaksa antre berjam-jam di pangkalan atau bahkan mencari solusi lain, misalnya membayar dengan Harga lebih mahal, asalkan mendapatkan gas 3 kg.
Antrean warga untuk membeli gas 3 kg di Jalan Sawo Raya, Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Senin siang, 3 Februari 2025. (Foto: Mohamad Romli/TangerangDaily)
Sebagai langkah konkret, Abraham mendesak pemerintah untuk segera menambah suplai gas 3 kg dan memastikan distribusi yang merata. “Saya telah bekerja sama dengan beberapa agen dan pangkalan gas untuk mempermudah pendistribusian, tetapi itu tidak cukup. Pemerintah harus turun tangan untuk memastikan stok gas tersedia di seluruh wilayah,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti perlunya evaluasi sistem distribusi gas dan pengawasan terhadap rantai distribusi untuk mencegah penyelewengan. “Subsidi gas 3 kg seharusnya tepat sasaran, hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMK. Jika tidak, ketimpangan distribusi akan terjadi,” tambahnya.
Kelangkaan gas 3 kg bukanlah hal baru di Indonesia, namun Abraham menegaskan bahwa kondisi kali ini lebih parah dibandingkan sebelumnya. Ia mengingatkan pemerintah untuk tidak menyepelekan masalah ini, karena dapat memicu gejolak sosial di tengah masyarakat. “Masyarakat butuh solusi cepat, bukan janji-janji manis,” tutupnya. (*)
Pos terkait
